Pematangsiantar, MISTAR.ID

Rencana pembangunan gedung baru Kantor DPRD Pematangsiantar dengan pagu anggaran Rp7 miliar menuai kritik dari kalangan akademisi. Dian Purba, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun (USI), menilai kebijakan tersebut kurang rasional di tengah kondisi fiskal dan kebutuhan masyarakat yang mendesak.

Menurut Dian, pembangunan gedung legislatif itu akan menyedot belanja daerah secara signifikan, sementara APBD TA 2025 menunjukkan postur keuangan yang terbatas.

"Seperti kita ketahui bersama DPRD dan Pemko Pematangsiantar menyepakati APBD TA 2025. Pendapatan daerah sebesar Rp1 triliun dan belanja daerah Rp1,1 triliun. Realisasi belanja daerah pada tahun sebelumnya Rp770 miliar, realisasi belanja pegawai di tahun yang sama sebesar Rp399 miliar," ujarnya, Kamis (12/6/2025).

Ia menambahkan, ruang fiskal Pemko tidak cukup longgar untuk melakukan pengeluaran tanpa memengaruhi stabilitas keuangan.

"Hal itu menandakan ketersediaan anggaran kota ini yang memungkinkan pemerintah untuk melakukan pengeluaran tertentu tanpa mengganggu stabilitas keuangan cukup sulit membagi-baginya," kata Dian.

Sorotan Dian juga tertuju pada kondisi Pasar Horas, khususnya Gedung 4 yang terbengkalai pascakebakaran tahun 2024. Ia menilai pemerintah gagal membaca prioritas.

"Sangat memalukan sekali jika permasalahan prioritas pun tidak paham dan lalai. Semua terganggu dengan kondisi Gedung 4 itu saat ini. Baik pedagang, pembeli dan pengguna jalan. Harusnya persoalan ini dulu diselesaikan tuntas. Jangan hanya semata-mata mengerjakan proyek fisik tapi feedback [umpan balik] tidak ada," terangnya.

Menurutnya, seharusnya anggaran Rp7 miliar dialihkan untuk renovasi Gedung 4 ketimbang untuk gedung dewan yang dinilai tidak mendesak.

"Harusnya DPRD juga paham saat membahas program kerja, mana yang layak diutamakan lewat keputusan-keputusan yang bijak. Kita berharap, agar anggaran pembangunan gedung kantor dewan itu dialihkan ke renovasi Gedung 4 Pasar Horas," katanya.

Data SIKD Kemenkeu menunjukkan realisasi PAD tahun 2024 sebesar Rp143 miliar dari target Rp171 miliar. Realisasi pajak daerah Rp83 miliar dan retribusi hanya Rp10 miliar dari target Rp25 miliar.

Sementara itu, Ketua DPRD Pematangsiantar, Timbul Marganda Lingga, menjelaskan bahwa rencana pembangunan kantor DPRD sudah dirancang jauh sebelum pandemi.

"Bahwa pembangunan ini kita rencanakan itu mulai dari tahun 2019, hanya saja covid. Oleh pemerintah pusat refocusing untuk antisipasi covid, maka kita legowo," katanya.

Timbul menilai fasilitas kantor saat ini kurang layak untuk menunjang tugas para anggota dewan.

"Tiga orang anggota dewan ditambah lagi staf ahli, jadi kalau datang tamu bagaimanalah ini," ujarnya sambil menunjukkan kondisi salah satu ruangan fraksi.

Proyek pembangunan ini dialokasikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) APBD TA 2025 dan dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Tender proyek saat ini sedang berlangsung di LPSE Pemko Pematangsiantar.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PUTR, Opstib Pandiangan, mengatakan bahwa terdapat 93 perusahaan peserta tender, namun hanya 12 yang melakukan penawaran.

"Kelompok kerja (pokja) dari UKPBJ nanti yang mengevaluasi persyaratan perusahaan yang disebut memenuhi syarat. Kami pun tidak mengetahui nama-nama perusahaan di dalam sistem mereka," jelas Opstib.

Dengan pro dan kontra yang mengemuka, publik kini menanti apakah Pemko dan DPRD mampu menyesuaikan prioritas anggaran demi kebutuhan yang lebih mendesak dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat. (jonatan)