Samosir, MISTAR.ID

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus menjadi permasalahan tahunan di Kabupaten Samosir, terutama saat musim kemarau. Menanggapi fenomena yang tak kunjung usai ini, sejumlah jurnalis lintas media menginisiasi Forum Group Discussion (FGD) bertajuk "Karhutla di Samosir: Terbakar atau Dibakar?", yang digelar di Pangururan, Jumat (4/7/2025).

Inisiator FGD ini terdiri dari Efendi Naibaho (formatnews), Fernando Sitanggang (greenberita.com), Junjungan Marpaung (Garuda TV), serta Pangihutan Sinaga (Harian Mistar & MISTAR.ID).

Dalam diskusi tersebut, berbagai pemangku kepentingan dari kepolisian, kejaksaan, BPBD, hingga tokoh masyarakat menyampaikan pandangan mereka. Mayoritas peserta mengungkap karhutla di Samosir diduga kuat disebabkan oleh pembakaran lahan secara sengaja oleh warga.

“Banyak peternak membakar lahan agar rumput baru tumbuh untuk ternak mereka. Ini penyebab utama kebakaran,” ujar Kanit Tipidter Polres Samosir, Aipda Martin Aritonang.

Anggota Intelkam Polres Samosir, Rados, menambahkan sepanjang tahun 2025 tercatat setidaknya 25 titik kebakaran di wilayah tersebut. Sosialisasi dan imbauan sudah dilakukan hingga ke tingkat dusun, namun pembakaran lahan masih sering terjadi.

Kapolsek Pangururan, AKP B Dalimunthe, mengungkapkan sebagian besar titik karhutla berada di lereng perbukitan, termasuk kawasan Pusuk Buhit. Ia memastikan mayoritas kebakaran tidak terjadi secara alami, melainkan akibat ulah manusia.

“Warga sering membakar lahan saat musim kemarau. Angin kencang dan rumput kering mempercepat penyebaran api ke area hutan,” katanya.

Dalih pembersihan lahan sering dijadikan alasan. Namun, Dalimunthe menegaskan praktik ini tidak bisa dibenarkan, apalagi status Geopark Kaldera Toba kini mendapat ‘kartu kuning’ dari UNESCO karena persoalan lingkungan.

Kepala BPBD Samosir, Sarimpol Manihuruk, melaporkan sejak pertengahan Mei hingga awal Juli 2025, karhutla telah menghanguskan sekitar 327 hektare lahan. Satgas Karhutla terus berkoordinasi lintas instansi dan melakukan edukasi, bahkan lewat gereja-gereja.

Dari sisi penegakan hukum, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Samosir, Ricard M Simaremare, menegaskan pihaknya telah melakukan penyuluhan di berbagai desa. Ia mengakui masih rendahnya kesadaran warga terhadap pentingnya perlindungan lingkungan.

“Kami akan ambil langkah hukum tegas agar ada efek jera. Edukasi harus dibarengi penindakan,” ucap Ricard.

Kasi Pidum Kejari Samosir, Parlindungan Situmorang, menilai FGD semacam ini perlu dilakukan secara rutin untuk memperluas jangkauan informasi ke masyarakat akar rumput.

Sementara itu, tokoh masyarakat, Parlindunga Tinambunan turut menyuarakan keprihatinannya. Ia mengusulkan pelatihan teknis bagi aparat desa untuk deteksi dini dan pemadaman mandiri.

“Sering kali warga bingung harus berbuat apa saat api mulai menyebar. Jika aparat desa punya pelatihan dan peralatan dasar, kerusakan bisa diminimalisir,” tuturnya.

Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang nyata dan transparan. “Pelaku Karhutla harus ditindak tegas dan diumumkan ke publik agar ada efek jera. Ini bukan lagi soal kebiasaan, tapi tanggung jawab atas kerusakan lingkungan,” kata Tinambunan.

FGD ditutup dengan ajakan kolaboratif lintas sektor untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat demi menjaga kelestarian hutan dan lingkungan Samosir. (pangihutan/hm24)