Pematangsiantar, MISTAR.ID

Gelombang penolakan warga Kecamatan Sidamanik terhadap rencana konversi kebun teh menjadi perkebunan kelapa sawit di areal Bahbutong, PTPN IV Sidamanik, kembali mencuat. Aksi ini mengingatkan pada perlawanan warga tahun 2011 di Nagori Ambarisan yang saat itu berhasil menghentikan proyek serupa.

Dalam pertemuan di Balai Pertemuan Kantor Camat Sidamanik, Selasa (12/8/2025), warga menilai istilah “optimalisasi aset” yang digunakan saat ini hanyalah bentuk lain dari konversi, dengan ancaman banjir, kerusakan jalan, hingga degradasi lingkungan yang sama.

Pertemuan ini dihadiri Ketua Komisi I DPRD Simalungun Perikson Purba, Wakil Ketua Walpiden Tampubolon, Sekretaris Junita Munthe, anggota Martua Sitorus dan Jadiaman Damanik, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daniel Silalahi, Camat Sidamanik Juliana, Camat Panei Ronal Saragih, tokoh masyarakat, serta GM PTPN IV Regional III Raja Swandi Purba.

Marsudin Damanik, warga Kelurahan Sarimatondang, mengingatkan bahwa rencana serupa pernah dibatalkan di Ambarisan pada 2011. "Tahun 2011 sudah dibatalkan di Ambarisan, sekarang kembali lagi dengan nama optimalisasi. Tetapi sebenarnya lahan itu sengaja diterlantarkan agar bisa dikonversi dengan dalih optimalisasi. Kalau pun optimalisasi, seharusnya untuk ketahanan pangan masyarakat, bukan sawit. Sawah kami rusak, banjir datang," ujarnya.

Warga Jorlang Huluan, Radjamin Situmorang, juga menolak keras. "Baru sedikit sawit masuk, kami sudah banjir. Jalan antar-nagori rusak, dan perusahaan tidak memperbaikinya. Saya mewakili seluruh warga Jorlang Huluan tidak setuju sawit," tegasnya.

Penolakan serupa datang dari warga Tiga Bolon, J Saragih, yang menyoroti dampak perubahan iklim. "Ini bukan hanya banjir, tetapi berefek kepada iklim. Kalaupun sudah ada amdal atau dokumen dari DLH, tapi ini tidak hanya masalah itu. Untuk itu dengan tegas kami menolak," katanya.

Menanggapi hal ini, GM PTPN IV Regional III Raja Swandi Purba menegaskan pihaknya hanya menggarap lahan terbengkalai. "Dari 155 hektar yang diusulkan, hanya 130 hektar di Sidamanik yang akan dioptimalisasi. Tidak ada satu pun pokok teh yang ditebang," ujarnya.

Namun, sejumlah anggota DPRD tetap menyampaikan kekhawatiran. Junita Munthe menyinggung banjir di Kecamatan Panei setelah kebun Marjandi dikonversi menjadi sawit, sementara Martua Sitorus mempertanyakan legalitas rencana tersebut.

Ketua Komisi I DPRD, Perikson Purba, memastikan persoalan ini akan dibahas lebih lanjut di DPRD. Dengan sejarah penolakan yang telah berlangsung lebih dari satu dekade, warga Sidamanik kembali berada di garis depan mempertahankan kebun teh dari ancaman konversi menjadi sawit. (Indra/hm17)