Simalungun, MISTAR.ID

Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kabupaten Simalungun menyoroti potensi kebocoran pendapatan daerah. Dalam rapat kerja yang telah digelar bersama Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), Pansus meminta pemerintah kabupaten menyerahkan data pendapatan secara rinci untuk tiga tahun terakhir, yakni 2022, 2023, dan 2024.

Anggota Pansus PAD, Kristok Damanik, dikonfirmasi Senin (13/10/2025), mengatakan data tersebut dibutuhkan untuk memetakan sektor-sektor penyumbang PAD sekaligus mengidentifikasi titik kebocoran.

"Kami minta data lengkap dan detail, mulai dari PBB, retribusi, sampai pajak lainnya. Dengan data itu, Pansus bisa bekerja lebih objektif dalam merumuskan strategi optimalisasi PAD," ujar Kristok.

Ia menjelaskan, dari hasil pembahasan awal, Pansus menduga terdapat sejumlah kebocoran pendapatan di sektor retribusi parkir, restoran, dan pajak usaha lainnya. Selain itu, sektor pariwisata juga dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD daerah.

"Sektor pariwisata perlu dikembangkan, tapi juga harus diawasi agar tidak ada kebocoran pendapatan di lapangan," katanya.

Selain pendapatan dari pajak dan retribusi, Pansus juga menyoroti pengelolaan aset-aset daerah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Kristok menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kerja sama penggunaan aset oleh pihak ketiga.

"Kita ingin aset-aset daerah bisa menghasilkan. Baik tanah, bangunan, maupun kendaraan, semua harus dioptimalkan untuk menambah pemasukan daerah," ucapnya.

Hingga awal Oktober 2025, realisasi PAD Kabupaten Simalungun baru mencapai sekitar 53 persen dari target Rp219 miliar. Angka ini dinilai menunjukkan perlunya langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pendapatan serta memperketat pengawasan di lapangan.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala BPKPAD, Simson, menyatakan kesiapan pihaknya untuk bersikap kooperatif dan menyerahkan seluruh data yang diminta Pansus.

"Kami akan mengikuti seluruh proses pembahasan dan menyiapkan data yang dibutuhkan secara transparan," ujarnya usai rapat bersama Pansus.

Dalam rapat tersebut, Pansus juga menyoroti kinerja UPTD Pendapatan yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan fungsi pemungutan. DPRD meminta agar hal itu menjadi perhatian serius BPKPAD, mengingat peran UPTD sangat penting dalam mengamankan potensi PAD di setiap wilayah. (hm24)