Monday, November 3, 2025
home_banner_first
SIANTAR SIMALUNGUN

DPRD Simalungun Sarankan Ini ke Pemkab Sebelum Perubahan Anggaran

Mistar.idKamis, 18 September 2025 11.16
AN
dprd_simalungun_sarankan_ini_ke_pemkab_sebelum_perubahan_anggaran

Rapat Paripurna Laporan Banggar atas Ranperda tentang P-APBD Simalungun Tahun 2025. (Foto: Indra/Mistar)

news_banner

Simalungun, MISTAR.ID

DPRD Simalungun melalui Badan Anggaran (Banggar) menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025, Rabu (17/9/2025).

Juru bicara Banggar, Efharis Juster Sinaga, menegaskan pemerintah daerah perlu mempercepat kinerja mengingat sisa waktu pelaksanaan perubahan anggaran hanya sekitar empat bulan. “Percepatan harus tetap berpedoman pada aturan perundang-undangan,” ujarnya.

Beberapa sektor menjadi sorotan. Di bidang kesehatan, dewan meminta Pemkab membangun Puskesmas dan Poskesdes sesuai kebutuhan lapangan. Pada sektor pendidikan, DPRD menilai pelaksanaan regrouping sekolah dasar dan penataan penempatan guru pasca-regrouping harus segera dilakukan.

Untuk mitigasi bencana, Banggar mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meningkatkan koordinasi dengan aparat kecamatan, kelurahan, dan nagori guna memberikan penyuluhan di wilayah rawan bencana.

Di sektor pertanian dan perikanan, Pemkab diminta mempercepat sertifikasi benih ikan dari Balai Benih Ikan milik pemerintah di Kecamatan Hatonduhan dan Siantar untuk meningkatkan kemandirian serta kualitas produksi.

Efharis juga menekankan pentingnya operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. “Operasi pasar jangan hanya di kecamatan tertentu, tapi harus menjangkau seluruh wilayah, terutama menjelang hari besar,” katanya.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Samrin Girsang, Bonauli Rajagukguk, dan Jefra Manurung. Dari pihak eksekutif hadir Sekda Mixnon Andreas Sinaga, Plt Kepala BPKAD Simson Tambunan, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah.

Rekomendasi ini diharapkan menjadi fokus Pemkab Simalungun agar manfaat pembangunan lebih merata dan menyentuh kebutuhan prioritas masyarakat. (indra/hm25)

BERITA TERPOPULER

BERITA PILIHAN