Pematangsiantar, MISTAR.ID

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menorehkan operasi tangkap tangan (OTT) besar di wilayah Sumatera. Kali ini, giliran Gubernur Riau Abdul Wahid yang diamankan bersama sembilan orang lainnya dalam operasi yang digelar tim penindakan KPK di Pekanbaru pada Senin (3/11/2025).

Langkah cepat KPK ini disebut berkaitan dengan dugaan praktik suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

KPK Benarkan Penangkapan Abdul Wahid

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan operasi senyap tersebut.

“Ya, benar. Gubernur Riau Abdul Wahid diamankan,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi di Jakarta.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menambahkan, pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang diamankan masih berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“Benar, sementara masih berproses,” kata Setyo.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga menjelaskan, selain Gubernur Riau, beberapa pejabat daerah dan pihak swasta turut diamankan dalam OTT tersebut.

“Ada sekitar 10 orang yang kami amankan dalam kegiatan tangkap tangan,” ungkap Budi.

KPK disebut telah menyita sejumlah alat bukti berupa dokumen dan uang tunai, meski jumlahnya belum diungkapkan ke publik.

Dugaan Suap Proyek Infrastruktur Mencuat

Sumber internal di lingkungan Pemprov Riau menyebutkan bahwa OTT ini diduga berkaitan dengan pengaturan proyek di sektor pekerjaan umum dan tata ruang (PUPR). Sejumlah pihak yang diamankan disebut berhubungan dengan proyek pengadaan infrastruktur jalan dan fasilitas publik bernilai miliaran rupiah.

Meski demikian, KPK belum memberikan pernyataan resmi soal pasal yang digunakan. Lembaga antirasuah masih memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terlibat.

Rekam Jejak Politik Abdul Wahid Disorot

Abdul Wahid, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang baru dilantik sebagai Gubernur Riau periode 2025–2030, kini menjadi sorotan nasional. Ia dikenal sebagai sosok muda yang naik cepat dari kursi DPR hingga menjadi kepala daerah.

Namun, penangkapan ini menjadi pukulan berat bagi partai dan pemerintahan daerah yang tengah berupaya menekan angka korupsi di Riau—provinsi yang sebelumnya juga kerap disorot dalam kasus serupa.

OTT Keenam KPK di Tahun 2025

Kasus Abdul Wahid menambah daftar panjang operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sepanjang 2025. Sebelumnya, lembaga antirasuah telah melakukan OTT di:

Sumatera Selatan (Maret 2025), terkait suap proyek jalan,

Sumatera Utara (Juni 2025), terkait pembangunan jalan nasional,

Kolaka Timur (Agustus 2025), terkait pembangunan rumah sakit daerah,

Jakarta (Agustus 2025), terkait suap pengelolaan kawasan hutan,

dan Kementerian Ketenagakerjaan (September 2025), dalam kasus sertifikasi K3.

Konsistensi operasi ini menunjukkan bahwa KPK masih aktif menindak praktik korupsi pejabat daerah, meski kerap menghadapi kritik dan tekanan politik.

Publik Menanti Kejelasan Kasus

Hingga kini, belum ada keterangan resmi mengenai jumlah uang yang diamankan atau keterlibatan pejabat lainnya. Namun, publik Riau menuntut transparansi penuh dari KPK dan pemerintah pusat dalam menindaklanjuti kasus ini.

Bila dugaan suap proyek benar terbukti, maka OTT terhadap Abdul Wahid bisa menjadi salah satu kasus besar korupsi kepala daerah di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (hm17)