Asahan, MISTAR.ID

Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang digelar Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Asahan disoal mahasiswa, karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

Kritik tersebut disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) yang diketuai Nawawi Tanjung dalam aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Asahan dan Inspektorat, Selasa (26/8/2025).

“Bimtek yang dilaksanakan di salah satu hotel mewah di Jakarta pada 7-9 Mei 2025 ini diduga terjadi pemborosan keuangan negara. Estimasi pemborosan mencapai Rp220 juta lebih hanya untuk tiket dan penginapan, belum termasuk biaya teknis lainnya,” kata Nawawi.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak mencerminkan semangat efisiensi dan efektivitas anggaran sebagaimana ditekankan Presiden Prabowo.

“Padahal, kegiatan serupa bisa digelar di Asahan dengan menghadirkan narasumber. Sampai saat ini kami juga tidak pernah mengetahui manfaat nyata dari Bimtek tersebut bagi masyarakat,” tuturnya.

Selain itu, AMPD juga menyoroti anggaran perjalanan dinas sebanyak 55 kegiatan di Dinkes yang mencapai Rp889 juta, serta kegiatan deteksi dini Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) sebesar Rp34,9 miliar pada tahun 2025.

AMPD tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga melaporkan dugaan penyelewengan anggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara ke Kejari Asahan.

Kasi Intelijen Kejari Asahan, Heriyanto Manurung, membenarkan laporan tersebut. “Benar, laporan sudah kami terima dan akan segera didalami serta dipelajari,” ujarnya. (perdana/hm16)