Nias Barat, MISTAR.ID

Pernyataan resmi Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu, yang disampaikan melalui akun media sosial pribadinya, Jumat (12/9/2025), menuai kritik dari sejumlah kalangan. Pernyataan tersebut dinilai retoris dan normatif, karena tidak memberikan kepastian soal jadwal pengumuman formasi PPPK Paruh Waktu yang telah lama ditunggu ratusan tenaga honorer.

Dalam unggahannya, Eliyunus memaparkan enam poin penjelasan, namun dinilai tidak menyentuh inti persoalan. Sebagian besar hanya berupa imbauan dan janji moral, tanpa informasi konkret soal perkembangan atau jadwal resmi.

Pertama, Bupati menyatakan pemerintah memahami keresahan para honorer. Namun, pernyataan ini dianggap hanya menunjukkan empati tanpa solusi praktis. Kedua, ia menyebutkan pengusulan telah dilakukan sesuai ketentuan Kementerian PANRB, namun tidak merinci tahapan atau posisi Nias Barat dalam proses tersebut.

Ketiga, Bupati menyampaikan alasan keterbatasan anggaran daerah sebagai tantangan, dan menawarkan opsi PPPK Paruh Waktu. Honorer menilai ini sebagai alasan klise tanpa kejelasan realisasi.

Keempat, ajakan berdialog dan menjaga ketertiban disampaikan, namun tidak disertai tindakan nyata atau mekanisme komunikasi dua arah yang efektif. Kelima, Eliyunus menyatakan komitmen tidak ada honorer yang diabaikan. Namun, komitmen ini belum diterjemahkan dalam jadwal, kuota, atau tahapan seleksi.

Keenam, ia menyebut telah menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Sayangnya, pernyataan ini justru menekankan perlunya kehati-hatian agar tidak menimbulkan masalah hukum, sehingga memunculkan kesan ketakutan, bukan keyakinan.

Para tenaga honorer di Nias Barat mengaku kecewa karena hingga kini belum ada pengumuman formasi resmi PPPK Paruh Waktu, sementara di beberapa daerah lain, pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) sudah dimulai.

“Sementara kabupaten/kota lain sudah jalan, kami di Nias Barat masih menunggu pengumuman saja belum ada. Kami tidak butuh retorika, kami butuh jadwal yang jelas,” ujar salah satu tenaga honorer yang enggan disebutkan namanya.

Kondisi ini menambah keresahan di kalangan honorer, yang selama ini berharap ada kejelasan nasib dan kesempatan yang sama dalam rekrutmen ASN berbasis kontrak tersebut. (eze/hm24)