Nias Barat, MISTAR.ID

Ratusan honorer Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Nias Barat mengaku kecewa akibat belum diumumkannya formasi resmi hingga, Kamis (11/9/2025). Kondisi ini menghambat mereka untuk mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH), padahal batas akhir pengisian hanya tersisa empat hari lagi, yakni 15 September 2025.

Kekecewaan muncul karena sejumlah daerah lain telah mengumumkan formasi dan memulai tahapan selanjutnya. Sementara itu, honorer di Nias Barat masih terkatung-katung tanpa kepastian.

Perwakilan honorer menduga keterlambatan ini berkaitan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Bupati Nias Barat saat pengusulan formasi pada 25 Agustus 2025. Mereka meragukan apakah dokumen tersebut telah disusun sesuai format resmi dari KemenPAN-RB.

Menanggapi hal itu, Kepala BKPSDM Nias Barat, Jeremiah Doddy Putra Daely, menjelaskan pihaknya telah menuntaskan pengusulan formasi sesuai ketentuan, termasuk pengiriman SPTJM. Ia menegaskan bahwa setelah tahap tersebut, penetapan sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat.

“SPTJM sudah kita kirimkan dan itu sesuai dengan ketentuan. Tanggung jawab pemerintah daerah sudah dilaksanakan,” kata Jeremiah, meski ia tidak menunjukkan salinan dokumen tersebut kepada perwakilan honorer yang mempertanyakannya.

Namun, jawaban itu belum memuaskan. Para honorer menilai jika memang tidak ada kendala di tingkat daerah, seharusnya Pemkab bisa lebih transparan dan segera memberikan kepastian agar mereka dapat mempersiapkan berkas administrasi dengan baik.

“Kami khawatir jika pengumuman formasi tiba-tiba keluar di hari-hari terakhir, kami tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikan DRH,” ucap salah seorang perwakilan honorer.

Situasi ini menambah panjang daftar kekecewaan terhadap proses seleksi PPPK Paruh Waktu di Nias Barat yang sejak awal dinilai tidak transparan dan terkesan dipaksakan. Bahkan, beberapa honorer menyebut kondisi ini seperti sebuah 'prank administrasi' dari pemerintah daerah.

Pantauan di lapangan menunjukkan ratusan honorer sempat mendatangi Kantor Bupati Nias Barat. Namun, mereka gagal bertemu langsung dengan Bupati, Wakil Bupati, maupun Sekretaris Daerah karena para pejabat tersebut tidak berada di tempat. Massa akhirnya kembali berdialog dengan Kepala BKPSDM, meski diskusi tersebut belum menghasilkan jawaban yang jelas dan memuaskan. (eze/hm24)