Medan, MISTAR.ID

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Sosial memastikan kesiapan penuh dalam melaksanakan Program Sekolah Rakyat yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Sumut, Asren Nasution, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi E DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut, Senin (21/7/2025).

“Pada tahap awal pelaksanaan, Program Sekolah Rakyat akan berjalan di enam titik dengan total 625 siswa. Program ini menyasar anak-anak dari kalangan rentan dan kurang mampu, serta mengintegrasikan pendekatan pendidikan berbasis sosial, vokasi, dan karakter,” ujar Asren.

Adapun enam lokasi pelaksanaan program tersebut mencakup dua titik di Kota Medan, satu titik di Kabupaten Deli Serdang, serta masing-masing satu di Kota Tebingtinggi, Kota Padangsidimpuan, dan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Untuk mendukung operasional awal, pembelajaran akan memanfaatkan enam aset gedung yang tersedia, antara lain dua aset milik Kementerian Sosial, satu aset milik Pemprov Sumut, satu aset milik Pemkab Tapanuli Selatan, dan satu aset milik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).

“Gedung-gedung tersebut akan digunakan sementara sambil menunggu pembangunan gedung permanen oleh pemerintah pusat, yang dijadwalkan dimulai pada tahun ajaran 2026/2027,” katanya.

Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan pembelajaran dibagi ke dalam tiga kategori waktu, yakni kategori 1A mulai belajar pada 14 Juli 2025, kategori 1B mulai 1 Agustus 2025, dan kategori 1C dimulai pada minggu kedua Agustus 2025.

Asren juga menanggapi isu terkait informasi yang menyebutkan penutupan SMKN Pertanian di Kota Padangsidimpuan yang akan dijadikan lokasi Sekolah Rakyat. Ia menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar.

“SMKN Pertanian akan tetap berjalan seperti biasa. Sekolah Rakyat hadir sebagai pelengkap dan penguat dalam meningkatkan kualitas SDM serta kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Asren menekankan bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan upaya besar untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan berkualitas.

“Keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi lintas pihak—pemerintah pusat, provinsi, dan daerah,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga meminta dukungan Komisi E DPRD Sumut agar memberikan alokasi anggaran khusus untuk kegiatan monitoring dan evaluasi program oleh Dinas Sosial Sumut.

Menanggapi pemaparan tersebut, Ketua Komisi E DPRD Sumut, Subandi, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat.

“Dari penjelasan yang disampaikan, kami haqqul yakin bahwa program ini akan berhasil di Sumatera Utara,” ucap Subandi, politisi dari Partai Gerindra.

Ia juga menyatakan komitmennya untuk membantu menyusun dan mengkaji dukungan alokasi anggaran guna mendukung keberhasilan program tersebut.

“Kita akan pelajari dan kaji lebih lanjut soal dukungan anggaran. Yang pasti, kami menyambut baik program ini dan siap mengawal pelaksanaannya agar berjalan optimal,” tuturnya mengakhiri. (ari/hm27)