Pematangsiantar, MISTAR.ID

Upaya pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, memicu perdebatan publik. Penolakan keras datang dari sejumlah kalangan, termasuk aktivis reformasi 1998.

Politikus PDI Perjuangan sekaligus aktivis reformasi, Adian Napitupulu, menilai Soeharto tidak layak dianugerahi gelar pahlawan. Menurutnya, rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto selama 32 tahun justru meninggalkan rekam jejak otoriter, pelanggaran HAM, dan kerusakan lingkungan.

“Gelar itu kan diberikan karena ada keteladanan. Soeharto apa ya? Saya tidak melihat itu,” kata Adian kepada Kompas.com, Rabu (5/11/2025).

Adian menyoroti pembatasan kebebasan pers dan organisasi selama Orde Baru, di mana hanya dua partai politik dan satu Golongan Karya yang diizinkan. Ia menyebut kondisi itu membuat demokrasi mati suri di bawah pemerintahan Soeharto.

Selain itu, Adian mengingatkan soal pelanggaran HAM seperti tragedi 1965, penembakan misterius (Petrus), hingga peristiwa Tanjung Priok dan Talangsari. “Pelarangan jilbab dan pembatasan kebebasan berpendapat juga menunjukkan bahwa tidak ada dasar kuat untuk menyematkan gelar pahlawan,” tegasnya.

Dampak Lingkungan dan Ekonomi Cendana

Adian juga menyoroti kebijakan eksploitasi sumber daya alam pada masa Orde Baru. Ia mencatat sekitar 57 juta hektare hutan diberikan izin HPH, yang berarti miliaran pohon ditebang.

“Itu berdampak langsung pada kualitas udara dan iklim yang kita rasakan sampai sekarang,” ujarnya.

Selain itu, ia mengkritik monopoli ekonomi keluarga Cendana yang menguasai sekitar 3,6 juta hektare lahan, bahkan lebih luas dari Provinsi Jawa Tengah. Menurut Adian, pengusaha era Orde Baru tumbuh karena kedekatan dengan kekuasaan, bukan karena kompetensi bisnis sejati.

Fokus Pemerintah Dinilai Salah Arah

Adian menilai, pemerintah seharusnya fokus pada program kerakyatan seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih, bukan pada urusan gelar kehormatan.

“Sudahlah, Soeharto itu ya sudahlah. Lebih baik negara tidak dibuat gaduh dengan gelar pahlawan untuk Soeharto,” katanya.

Pemerintah: Soeharto Penuhi Syarat

Di sisi lain, Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, menyebut Soeharto telah melalui seluruh tahapan penilaian dan memenuhi syarat administratif serta historis.

“Dari hasil kajian, semua nama yang diajukan sudah memenuhi syarat. Termasuk Soeharto, yang sudah tiga kali diusulkan,” ujar Fadli di Istana Kepresidenan, Rabu (5/11/2025).

Fadli menilai, jasa Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 dan operasi pembebasan Irian Barat menjadi bukti kontribusinya bagi bangsa.

Wacana yang Terus Diperdebatkan

Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto menimbulkan pro dan kontra. Sekitar 500 aktivis dan akademisi diketahui menolak rencana tersebut. Penolakan juga datang dari Bonnie Triyana, Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDI-P.

Namun, dukungan muncul dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang menilai Soeharto berjasa besar dalam pembangunan ekonomi nasional.

“Lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar, kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai Pahlawan Nasional,” kata Bahlil usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (3/11/2025).

Pemerintah sendiri saat ini tengah menyiapkan daftar 40 calon pahlawan nasional, termasuk Soeharto, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan aktivis buruh Marsinah.(hm17)