Pematangsiantar, MISTAR.ID

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menanggapi polemik penolakan terhadap usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Ia menegaskan bahwa Soeharto telah memenuhi syarat administratif dan historis untuk diajukan menjadi salah satu dari 49 nama calon pahlawan nasional tahun ini.

“Jadi soal memenuhi syarat, itu memenuhi syarat,” kata Fadli di Istana Kepresidenan, Rabu (5/11/2025).

Meski demikian, Fadli mengakui bahwa penolakan dari sejumlah pihak merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang harus tetap dihormati.

“Penolakan itu aspirasi masyarakat yang akan kami tampung. Tapi tentu kita juga harus melihat jasa-jasa beliau selama menjadi Presiden,” ujarnya.

Menurut Fadli, semua nama yang diusulkan untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional telah melalui kajian mendalam dan memiliki kontribusi besar terhadap bangsa.

“Semua 49 nama ini adalah jasa-jasa orang yang sudah dipertimbangkan dengan matang. Mereka berjasa luar biasa, makanya diusulkan,” tegasnya.

Soeharto Sudah Tiga Kali Diusulkan

Fadli mengungkapkan bahwa nama Soeharto bukan kali pertama diajukan sebagai calon penerima gelar Pahlawan Nasional.

“Nama Soeharto ini sudah diusulkan tiga kali, namun memang belum ditetapkan,” jelasnya.

Ia menyebut, proses pemberian gelar pahlawan bersifat panjang dan mempertimbangkan banyak aspek, termasuk rekam jejak sejarah dan pandangan publik.

Romo Magnis: Gelar Pahlawan untuk Soeharto Sebaiknya Ditolak

Sebelumnya, Guru Besar Filsafat STF Driyarkara, Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis, menyampaikan penolakannya terhadap usulan gelar pahlawan untuk Soeharto. Menurutnya, rekam jejak pelanggaran HAM dan praktik korupsi di era Orde Baru tidak bisa diabaikan.

“Soeharto memang berjasa membawa Indonesia keluar dari krisis politik dan ekonomi masa Orde Lama, tapi pelanggaran HAM berat selama Orde Baru tidak bisa dihapus dari sejarah,” kata Romo Magnis dalam konferensi pers di Kantor LBH, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Ia menambahkan, untuk menjadi pahlawan nasional, seseorang harus memiliki integritas moral tinggi dan tidak terlibat dalam tindakan yang melanggar etika atau kemanusiaan.

“Seorang pahlawan nasional harus lebih dari sekadar berjasa kepada negara. Tidak bisa disangkal bahwa Soeharto punya tanggung jawab besar atas salah satu tragedi kemanusiaan terbesar abad ke-20,” tegasnya.

Pertimbangan Publik Masih Jadi Faktor Utama

Hingga kini, Kementerian Kebudayaan bersama Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan masih mengkaji masukan publik, data historis, dan dokumen pendukung terkait semua calon penerima gelar pahlawan tahun ini.

Fadli menegaskan bahwa pemerintah tidak akan terburu-buru mengambil keputusan, dan akan mengutamakan hasil kajian objektif serta menghormati pendapat masyarakat.

“Kami akan memproses dengan hati-hati dan transparan. Setiap aspirasi publik tetap menjadi bahan pertimbangan,” tutup Fadli. (hm17)