Pematangsiantar, MISTAR.ID

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penindakan terhadap peredaran rokok ilegal dilakukan demi menjaga pasar domestik, menciptakan persaingan usaha yang sehat, sekaligus memastikan penerimaan negara melalui cukai tetap optimal.

Menurutnya, kebijakan ini bukan untuk mematikan industri hasil tembakau, melainkan mendorong iklim usaha yang lebih adil.

“Kenapa dibinasakan? Karena ada yang bayar pajak dan ada yang tidak. Kalau pengusaha yang patuh harus bersaing dengan yang tidak bayar cukai, tentu mereka akan rugi,” ujar Purbaya di Surabaya, Kamis (2/10/2025).

Ia menambahkan, pemerintah bahkan berencana mengembangkan kawasan industri hasil tembakau di sejumlah daerah yang diduga menjadi pusat produksi ilegal. “Pengusaha itu tidak akan kita buat mati. Mereka tetap diberdayakan, tapi setelah itu harus taat aturan. Kalau tidak, saya sikat,” tegasnya.

Penindakan Rokok Ilegal di Jawa Timur

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu mencatat hingga September 2025 sudah diterbitkan 1.519 Surat Bukti Penindakan (SBP) di wilayah Jawa Timur I dan II.

Dari hasil operasi, aparat berhasil mengamankan 235,44 juta batang rokok ilegal dengan estimasi potensi kerugian negara mencapai Rp250 miliar.

Selain itu, sebanyak 59 kasus telah naik ke tahap penyidikan, bekerja sama dengan aparat kejaksaan. Sementara itu, melalui pendekatan Ultimum Remedium untuk penyelesaian perkara cukai, tercatat 114 keputusan dengan total tagihan Rp52,6 miliar.

Kolaborasi Penegakan Hukum

Penanggulangan rokok ilegal tidak hanya menjadi tanggung jawab Bea Cukai, melainkan juga melibatkan aparat TNI, Polri, serta dukungan masyarakat.

Pemerintah berharap langkah tegas ini mampu melindungi industri hasil tembakau yang patuh aturan sekaligus menjaga penerimaan negara dari sektor cukai yang berperan penting bagi APBN.(*)