Thursday, October 2, 2025
home_banner_first
HUKUM & PERISTIWA

Tenaga Kesehatan Menangis di Hadapan DPRD Tapteng, Minta Kejelasan Nasib

Kamis, 2 Oktober 2025 15.57
tenaga_kesehatan_menangis_di_hadapan_dprd_tapteng_minta_kejelasan_nasib

Tenaga Kesehatan Sukarela yang tergabung dalam Forum Masyarakat Adil Untuk Semua saat menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD Kabupaten Tapteng. (foto:feliks/mistar)

news_banner

Tapteng, MISTAR.ID

Sebanyak 179 Tenaga Kesehatan Sukarela (TKS) yang tergabung dalam Forum Masyarakat Adil untuk Semua (Formas), menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Kamis (2/10/2025). Mereka menangis dan memohon agar nasib mereka diperjuangkan usai dirumahkan sejak 1 Februari 2025.

Aksi dipimpin Ediyanto Simatupang, Irsan Palupi Sialoho, Pandriansa Nainggolan, dan Umar Tua Pane. Dalam orasinya, para TKS menyampaikan kesedihan karena merasa tidak dihargai setelah lama mengabdi, termasuk saat pandemi Covid-19.

“Tolong kami, Tuhan... Ngeri kali, Pak. Saat pandemi kami di garis depan. Tapi waktu pendataan, kenapa kami tak dimasukkan ke database? Kami harus mengadu ke siapa lagi?” ujar salah seorang TKS dengan tangis.

Menurut Irsan Palupi, pada 1 Februari 2025, sebanyak 179 TKS dirumahkan tanpa surat resmi dari Dinas Kesehatan Tapteng, hanya melalui pesan WhatsApp.

“Tentu hal tersebut harus menjadi perhatian dan pertimbangan kita bersama, mengingat para pekerja TKS yang sudah puluhan tahun mengambidikan dirinya untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan,” ucapnya.

5 Tuntutan TKS Tapteng

Pandriansa Nainggolan membacakan tuntutan utama aksi, yaitu:

1. DPRD Tapteng diminta berkonsultasi dengan DPRD Sumut terkait Surat Edaran Kemenpan RB.

2. DPRD Tapteng diminta mengambil langkah tegas memperjuangkan aspirasi TKS yang dirumahkan.

3. Bupati Tapteng didesak mengambil diskresi secara adil terhadap persoalan TKS.

4. Bupati Tapteng diminta memberdayakan kembali TKS sesuai potensi mereka.

5. DPRD dan Bupati Tapteng didorong untuk mengesahkan Perda tentang kesejahteraan TKS.

Ketegangan di Gedung DPRD

Massa awalnya hanya diperbolehkan masuk 5 orang perwakilan karena adanya rapat pembahasan APBD. Namun setelah negosiasi, seluruh TKS diizinkan masuk ke halaman, dengan 10 orang perwakilan mengikuti pertemuan resmi.

Pertemuan itu dipimpin langsung Ketua DPRD Tapteng Ahmad Rivai Sibarani, dihadiri Sekda Tapteng Nurjalilah, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Tapteng, Basyri Nasution. (hm27)

REPORTER:

BERITA TERPOPULER

BERITA PILIHAN