Jakarta, MISTAR.ID

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan masih melakukan pengecekan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Wali Kota Prabumulih, Arlan.

Jika ditemukan kejanggalan atau ketidaklengkapan, KPK akan memanggil Arlan untuk klarifikasi.

“Semua laporan akan dicek, apakah memang ada yang belum lengkap. Maka nanti KPK bisa melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (19/9/2025).

Menurutnya, klarifikasi dapat dilakukan secara tatap muka maupun daring. Hal ini bertujuan memastikan kebenaran laporan harta, bukan sekadar administrasi formal.

Budi menegaskan, kepatuhan dalam LHKPN tidak hanya soal ketepatan waktu pelaporan, tetapi juga kejujuran dalam mengisi data. “Apakah yang disampaikan sudah sesuai, sudah benar, sudah lengkap atau belum, nanti akan dicek dari pelaporan LHKPN yang bersangkutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengisian LHKPN yang benar penting untuk mencegah praktik korupsi. “Patuh kita maknai tidak hanya terkait deadline, tapi juga terkait isiannya,” tegasnya.

Sementara itu, Arlan menyatakan sudah melaporkan hartanya, termasuk mobil pribadi yang digunakan anaknya ke sekolah. Seperti diketahui, Arlan sempat viral usai mencopot Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih, Roni Andriansyah, yang menegur anaknya karena membawa mobil ke sekolah.

“Masalah LHKPN itu sudah saya laporkan. Baik mobil juga sudah saya laporkan sebelum pencalonan wali kota,” kata Arlan di Itjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (18/9/2025).

Selain mobil pribadi, Arlan juga melaporkan kepemilikan buldoser dan truk yang disebutnya untuk usaha rental.

Dalam berkas LHKPN, Arlan tercatat memiliki total harta Rp17 miliar. Ia juga memiliki 12 alat transportasi dengan nilai Rp4,9 miliar.

Rinciannya antara lain tiga motor Yamaha, satu Mitsubishi Colt Diesel, lima mobil Hino, dua Mitsubishi Triton, dan satu buldoser John Deere 450J.

KPK menegaskan akan terus meneliti laporan tersebut. Jika ditemukan ketidaksesuaian, Arlan dipastikan akan dipanggil untuk memberikan klarifikasi resmi. (**/hm16)