Prabowo Pastikan Pemindahan Ibu Kota ke Nusantara pada 2028

Presiden Prabowo Subianto. (foto:sekretariatpresiden/mistar)
Jakarta, MISTAR.ID
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur, akan terlaksana pada 2028.
Nusantara nantinya ditetapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025.
Dalam beleid tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah target pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang mencakup area seluas 800–850 hektare. Pembangunan perkantoran mendapat porsi 20% dari total lahan, hunian layak dan terjangkau 50%, prasarana dasar 50%, serta indeks aksesibilitas dan konektivitas ditargetkan mencapai 0,74.
Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu agenda utama. Perpres mencatat jumlah ASN yang akan dipindahkan maupun ditugaskan di IKN berkisar antara 1.700 hingga 4.100 orang. Selain itu, cakupan layanan kota cerdas di kawasan IKN ditargetkan mencapai 25% guna mendukung tata kelola pemerintahan modern.
"Jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara mencapai 1.700-4.100 orang," bunyi beleid tersebut dikutip Jumat (19/9/2025).
Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, sebelumnya menyebut tahap awal relokasi melibatkan sekitar 3.500 ASN dari 16 kementerian/lembaga. Saat ini, Nusantara telah dihuni sekitar 1.200 ASN dan 5.000 pekerja konstruksi.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini menambahkan proses penapisan ASN masih berlangsung untuk menyesuaikan kebutuhan setiap kementerian/lembaga. Ia menegaskan, pemindahan ASN akan mengikuti arahan langsung dari Presiden Prabowo. “Tahun 2028, fungsi trias politica harus sudah berjalan di IKN,” ujarnya.
Dengan target tersebut, pemerintah berfokus menyiapkan infrastruktur dasar, perkantoran, hunian, hingga sistem kota cerdas. Langkah ini diharapkan menjadikan Nusantara benar-benar siap menjalankan fungsi sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028. (**/hm16)