Ankara, MISTAR.ID

Puluhan ribu orang turun ke jalan di Ibu Kota Ankara, Turki, Minggu (14/9/2025), menuntut Presiden Recep Tayyip Erdogan mundur dari jabatannya.

Aksi besar-besaran ini digelar menjelang putusan penting pengadilan yang akan menentukan sah atau tidaknya hasil Kongres Partai Rakyat Republik (CHP) tahun 2023.

Keputusan pengadilan tersebut diperkirakan akan mengguncang politik Turki, karena dapat membatalkan kemenangan oposisi dan bahkan mempengaruhi jadwal pemilu nasional yang semula dijadwalkan pada 2028.

Dalam unjuk rasa, massa membawa bendera Turki dan spanduk partai oposisi sambil meneriakkan tuntutan pengunduran diri Erdogan. Pemimpin CHP, Ozgur Ozel, menuding pemerintah berupaya mempertahankan kekuasaan dengan merusak norma demokrasi serta menekan perbedaan pendapat. Ia juga menyerukan agar pemilu dipercepat.

“Kasus ini politis. Tuduhan-tuduhan itu fitnah. Rekan-rekan kita tidak bersalah. Apa yang dilakukan adalah kudeta terhadap presiden masa depan,” kata Ozel di hadapan massa.

Menurut Reuters, seperti dilansir, Senin (15/9/2025), pemerintah Turki telah menahan lebih dari 500 orang dalam setahun terakhir, termasuk 17 wali kota dari kubu oposisi dengan tuduhan korupsi. Di antara yang ditangkap adalah Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, tokoh oposisi yang digadang-gadang menjadi penantang terkuat Erdogan.

Penahanan Imamoglu pada Maret lalu memicu demonstrasi terbesar dalam satu dekade. Dalam surat yang dibacakan di hadapan demonstran, Imamoglu menuduh pemerintah sengaja menyingkirkan pesaing politik untuk menentukan lebih awal hasil pemilu mendatang.

“Pemerintah merusak demokrasi dengan peradilan bermotif politik dan menekan kebebasan berpendapat,” tulis Imamoglu.

Massa yang hadir sontak bertepuk tangan dan meneriakkan “Presiden Imamoglu” setelah surat itu dibacakan.

Pemerintah Erdogan menegaskan bahwa peradilan Turki bersifat independen dan membantah adanya motif politik di balik berbagai penangkapan. Namun, oposisi menyebut langkah itu sebagai upaya sistematis untuk membungkam lawan politik dan memperpanjang kekuasaan Erdogan. (**/hm16)