Simalungun, MISTAR.ID

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dipastikan akan mengalami pemangkasan anggaran dari dana transfer pusat sebesar Rp415 miliar pada Tahun Anggaran 2026. Pemotongan tersebut mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan di daerah.

Kabar itu dibenarkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Simalungun, Simson Tambunan. Ia menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari program efisiensi nasional, bukan akibat sanksi atau pelanggaran administrasi.

“Benar, dana transfer ke kita dipotong sebesar Rp415 miliar. Ini bukan angka kecil, tapi pemotongan ini juga terjadi di seluruh daerah, bukan hanya Simalungun,” ujarnya, Selasa (28/10/2025).

Simson mengakui, pemangkasan dana ini akan berdampak signifikan terhadap sejumlah program kerja pemerintah daerah, terutama di sektor infrastruktur. “Tentu sangat berpengaruh. Beberapa proyek yang sudah direncanakan kemungkinan besar akan tertunda,” katanya.

Dampak tersebut juga dirasakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Simalungun. Kepala Dinas PUTR, Hotbinson Damanik, mengungkapkan tahun depan anggaran untuk pembangunan infrastruktur hanya sekitar Rp10 miliar—jumlah yang dinilai jauh dari kebutuhan ideal.

“Dengan anggaran sekitar Rp10 miliar, tentu tidak akan cukup. Kami akan mencoba melobi pemerintah pusat agar bisa mendapatkan tambahan dana, minimal proyeknya tetap berjalan meski dikerjakan langsung oleh pusat,” ucap Hotbinson.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Simalungun, Bernhard Damanik, menyayangkan kebijakan pemotongan dana tersebut. Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan bantuan tambahan untuk mendukung kelanjutan pembangunan di daerah.

“Kami akan mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan rekomendasi lewat Pansus agar dampak pemotongan ini bisa diminimalisir,” kata Bernhard.

Ia juga meminta pemerintah daerah lebih aktif menjalin komunikasi dengan kementerian terkait guna mencari alternatif pendanaan. “Pemkab harus proaktif ke pusat. Kita akan pikirkan strategi bersama untuk mengatasi dampak pemotongan ini,” tuturnya. (hm24)