Janji Koordinasi ke Kemenpan RB Tak Ditepati, Honorer Nias Barat Kecewa pada Bupati

Libertini Hulu dalam Video yang diunggahnya saat berada di Lobby Kemenpan RB, Jakarta. (foto: istimewa)
Nias Barat, MISTAR.ID
Ribuan tenaga honorer kategori R2 dan R3 di Kabupaten Nias Barat dilanda kecemasan menjelang batas akhir pengajuan formasi PPPK paruh waktu yang ditetapkan pemerintah pusat hingga 20 Agustus 2025.
Kekecewaan muncul setelah Bupati Nias Barat, Eliyunus Waruwu, yang sebelumnya berjanji akan melakukan koordinasi langsung ke tiga kementerian pada Selasa, 19 Agustus, tak kunjung hadir di Jakarta.
Janji itu ia sampaikan secara terbuka kepada perwakilan honorer saat aksi di depan Kantor DPRD Nias Barat, pada 15 Agustus 2025 lalu.
Namun, pada hari yang dijanjikan, perwakilan honorer yang sudah menunggu sejak pagi di kantor Kemenpan RB, Jakarta, menyatakan bahwa Bupati tidak hadir maupun memberi kabar.
- “Sepanjang hari ini kami tunggu Pak Bupati, kami standby di Kemenpan RB, tapi Pak Bupati tidak datang. Kami kecewa. Semoga Pak Bupati sehat, mungkin ada kendala, tapi yang disayangkan batas pengajuan data terakhir tinggal sehari lagi,” ujar Libertin Hulu dalam video yang diunggah ke Facebook.
Perwakilan honorer menilai pengajuan formasi PPPK paruh waktu adalah hal krusial yang menyangkut masa depan ribuan tenaga honorer di Nias Barat.
Jika pemerintah daerah terlambat atau tidak menyampaikan kebutuhan formasi ke pusat, maka banyak honorer terancam kehilangan kesempatan menjadi ASN melalui jalur tersebut.
Upaya konfirmasi kepada Eliyunus hingga berita ini ditulis belum membuahkan hasil. Nomor WhatsApp miliknya yang dihubungi wartawan dalam kondisi tidak aktif, dan pesan yang dikirim masih centang satu. (eze/hm24)