Samosir, MISTAR.ID

Setelah menggelar aksi di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Samosir, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Satuan Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pejuang Batak Bersatu melanjutkan aksinya ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Kamis (6/11/2025).

Dalam aksi tersebut, sekitar 25 orang peserta mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa dugaan penyimpangan penggunaan anggaran di lingkungan Disbudpar Samosir. Massa membawa spanduk dan poster berisi seruan agar transparansi penggunaan dana publik ditegakkan.

Ketua DPP Sapma Pejuang Batak Bersatu, Devin Hutabarat, dalam orasinya menegaskan bahwa kedatangan mereka ke Kejari Samosir merupakan bentuk keprihatinan terhadap tata kelola anggaran pemerintah daerah yang dinilai tidak sesuai dengan asas keterbukaan publik.

“Kami datang bukan untuk membuat gaduh, tetapi untuk menegakkan keadilan dan memastikan uang rakyat digunakan sebagaimana mestinya,” ujar Devin kepada awak media di lokasi.

Menurut Devin, pihaknya menerima berbagai laporan dari masyarakat dan pelaku wisata yang menilai sejumlah kegiatan pariwisata tidak tepat sasaran, serta tidak memberikan manfaat nyata bagi warga Samosir.

Ia menegaskan, Sapma Pejuang Batak Bersatu akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas, bahkan siap melibatkan lembaga penegak hukum di tingkat yang lebih tinggi apabila Kejari Samosir tidak menindaklanjuti laporan tersebut.

Dalam pernyataan sikapnya, Devin mendesak Kepala Kejaksaan Negeri Samosir agar segera membentuk tim investigasi untuk menelusuri dugaan penyimpangan tersebut. Selain itu, mereka juga menuntut keterbukaan informasi publik terkait seluruh kegiatan yang menggunakan dana pariwisata, termasuk proyek infrastruktur penunjang destinasi wisata.

Aksi damai ini berlangsung tertib dengan pengamanan dari aparat kepolisian setempat. Massa membubarkan diri secara damai setelah perwakilan mereka diterima oleh pihak Kejari Samosir.

Kasi Intelijen Kejari Samosir, Ricard Mayer Simaremare, yang menerima langsung massa aksi, menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang berlangsung tertib serta berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut.

“Kami akan menindaklanjuti laporan ini dan meneruskannya kepada pimpinan. Semua akan kami proses sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Ricard di hadapan peserta aksi.

Ricard menambahkan bahwa pihaknya akan memanggil pejabat terkait dan melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek untuk memastikan kejelasan penggunaan anggaran.

“Kami akan mempelajari seluruh dokumen dan bukti yang diserahkan. Bila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, tentu akan kami tindaklanjuti sesuai mekanisme hukum,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, massa aksi juga menyerahkan berkas laporan dan dokumen pendukung berisi hasil temuan lapangan terkait pelaksanaan kegiatan pariwisata di Samosir.

Sebelum meninggalkan lokasi, Devin kembali menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah daerah, melainkan dorongan moral untuk kemajuan Samosir.

“Kami berharap Kejari amosir segera memproses laporan ini dan memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai hasil pemeriksaannya nanti,” kata Devin. (hm16)