Samosir, MISTAR.ID

Dewan Pimpinan Pusat Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pejuang Batak Bersatu (DPP SAPMA PJBB) menggelar aksi unjuk rasa di Kabupaten Samosir, Kamis (6/11/2025), menuntut aparat penegak hukum memeriksa dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab Samosir.

Sekitar 25 orang massa menggelar aksi di tiga titik, yakni Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir, Kantor Bupati Samosir, dan Kejaksaan Negeri Samosir.

Ketua DPP SAPMA PJBB, Devin Hutabarat, menyatakan aksi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap penggunaan anggaran publik di sektor pariwisata.

Devin menegaskan, pihaknya menyoroti pembangunan fasilitas rekreasi penunjang kegiatan wisata di DTW Pantai Pallombuan, Kecamatan Palipi, yang bersumber dari anggaran tahun 2024 senilai Rp2,6 miliar lebih. Ia menambahkan, proyek tersebut dikerjakan pada tahun anggaran 2024, namun kondisinya kini sudah mulai mengalami kerusakan.

“Itu pertanda bahwa pengerjaan proyek tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak,” ucapnya.

“Kami meminta Kejaksaan Negeri Samosir segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Samosir, unsur kegiatan, serta pihak rekanan terkait, untuk dimintai keterangan atas realisasi anggaran tersebut,” ujar Devin.

Menurut Devin, SAPMA PJBB menduga ada indikasi penyimpangan dalam penggunaan dana pembangunan fasilitas rekreasi penunjang wisata tersebut. Karena itu, pihaknya mendesak agar aparat penegak hukum tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum.

“Kami tidak menuduh secara membabi buta. Namun, berdasarkan data dan hasil pemantauan lapangan, ada dugaan kuat bahwa proyek ini tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan terindikasi merugikan keuangan negara, serta melanggar hukum demi memperkaya pihak tertentu. Maka, kami meminta penegak hukum segera turun tangan,” tuturnya.

Selain mendesak penyelidikan terhadap penggunaan anggaran, DPP SAPMA PJBB juga menuntut Bupati Samosir untuk segera melakukan evaluasi jabatan terhadap bawahannya yang diduga terlibat dalam penyimpangan proyek tersebut.

“Bupati harus bertindak tegas terhadap pejabat yang lalai atau bermain dalam proyek publik. Kami juga meminta transparansi penggunaan anggaran agar masyarakat bisa ikut mengawasi,” ujar Devin.

Devin Hutabarat menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa gerakan ini murni merupakan panggilan moral mahasiswa dan pelajar untuk mengawal jalannya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di Kabupaten Samosir.

“Kami datang bukan untuk kepentingan politik, tetapi demi kebenaran dan akuntabilitas publik. Penegakan hukum harus adil dan tanpa pandang bulu,” katanya. (hm25)