Simalungun, MISTAR.ID

Pemerintah Kabupaten Simalungun memaparkan sejumlah strategi untuk menjawab pemandangan umum Fraksi NasDem terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (P-APBD 2025).

Dalam pandangan fraksi, Partai NasDem mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan menanggulangi kemiskinan yang masih menjadi pekerjaan rumah besar di Kabupaten Simalungun.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Mixnon Andreas Simamora, saat membacakan nota jawaban Bupati Anton Achmad Saragih, menyampaikan bahwa berbagai program strategis telah dilaksanakan untuk menekan angka kemiskinan.

“Program yang sudah berjalan antara lain penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), sembako bagi lansia, penyandang disabilitas, dan anak stunting, serta pelatihan keluarga penerima manfaat melalui P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga),” ujar Mixnon dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (10/9/2025).

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Samrin Girsang, didampingi Bonauli Rajagukguk dan Jefra Manurung, serta dihadiri anggota dewan, pimpinan, dan perwakilan OPD.

Fokus pada Kesejahteraan Sosial

Mixnon menambahkan, program-program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman keluarga dalam pengasuhan anak, kesehatan, dan pengelolaan keuangan. Pemerintah juga mengalokasikan bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK) bagi masyarakat tidak mampu, serta mendorong akses pendidikan melalui KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan PIP (Program Indonesia Pintar).

Namun, ia mengakui masih terdapat tantangan, seperti data yang tidak akurat, proses verifikasi bantuan sosial yang belum sempurna, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan data secara mandiri.

Penguatan Layanan Kesehatan dan Pendidikan Inklusi

Di sektor kesehatan, pemerintah menargetkan penguatan layanan ibu dan anak melalui pengadaan alat USG di seluruh 46 puskesmas, pelatihan dokter, serta peningkatan kompetensi bidan melalui pelatihan ANC, INC, dan SHK.

Untuk pendidikan inklusi, Pemkab Simalungun mendorong partisipasi aktif berbagai pihak agar penyandang disabilitas memperoleh akses pendidikan dan pemahaman yang lebih baik.

Strategi Pengentasan Pengangguran dan Lingkungan

Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah menyusun strategi penurunan pengangguran berbasis potensi lokal, pemberdayaan masyarakat secara inklusif, dan memperkuat sinergi antar kelembagaan — termasuk dengan dunia usaha.

Sementara itu, di sektor lingkungan, Pemkab Simalungun tengah mengupayakan pembentukan bank sampah di setiap kecamatan, lengkap dengan sosialisasi pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.

“Seluruh langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Simalungun untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ucap Mixnon. (indra/hm27)