Medan, MISTAR.ID

Ketua Komisi C DPRD Sumatera Utara (Sumut), Rony Reynaldo Situmorang, mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan pajak air permukaan umum (APU).

Menurutnya, sektor tersebut memiliki potensi besar dengan banyaknya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) yang beroperasi di berbagai daerah di Sumut.

Politisi Partai NasDem itu menjelaskan bahwa kontribusi pajak APU terhadap PAD Sumut masih belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah belum maksimalnya sistem pengukuran dan pencatatan volume pemanfaatan air permukaan yang menjadi dasar pengenaan pajak.

“Kita ingin sektor ini benar-benar bisa memberikan kontribusi nyata bagi keuangan daerah. Karena potensi air permukaan di Sumut sangat besar, khususnya di wilayah yang memiliki banyak PLTA dan PLTMH,” katanya kepada wartawan, Senin (27/10/2025).

Rony meminta Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) segera menerapkan sistem digitalisasi pengukuran air permukaan, salah satunya melalui pemasangan meteran digital yang dapat memantau pemakaian air secara akurat dan terintegrasi dengan sistem pendapatan daerah.

“Kami mendorong agar meteran digital dipasang dan dikalibrasi secara berkala oleh dinas terkait. Dengan sistem ini, data pemakaian akan lebih valid dan transparan sehingga potensi kebocoran penerimaan bisa diminimalkan,” ujarnya.

Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah daerah melakukan inovasi peningkatan PAD tanpa membebani masyarakat secara langsung. Menurutnya, optimalisasi pajak air permukaan bisa menjadi salah satu sumber pendapatan berkelanjutan bagi pembangunan daerah.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi C DPRD Sumut, Lambok Simamora dari Fraksi Hanura, menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah.

“Digitalisasi adalah keniscayaan. Dengan sistem yang transparan dan terukur, PAD bisa meningkat dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah juga semakin baik,” kata Lambok.

Sementara itu, Dody Tahir dari Fraksi Golkar mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Sumut memperoleh saham dari PT Inalum. Usulan ini akan dibahas bersama pimpinan DPRD Sumut dan Gubernur Sumut.

“Kita akan berencana bertemu dengan pimpinan DPRD Sumut untuk bersama-sama berembuk dengan Gubernur Sumut dalam mencari formulasi yang tepat agar Pemprovsu mendapatkan saham dari PT Inalum di kemudian hari,” ujar Dody.

(hm17)