Pematangsiantar, MISTAR.ID

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Pematangsiantar mengalokasikan anggaran untuk sejumlah proyek strategis tahun 2025, termasuk pembangunan dan rehabilitasi rumah dinas aparat penegak hukum dan TNI.

Data tersebut dipaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar, Kamis (11/9/2025).

Tiga Proyek Rumah Dinas Menonjol

Berikut rincian tiga program prioritas yang diungkapkan:

1. Rehabilitasi rumah dinas Kejaksaan Negeri Pematangsiantar senilai Rp200 juta.

2. Pembangunan rumah dinas dan mess perwira Makorem 022/PT dengan anggaran Rp300 juta.

3. Rehabilitasi ruangan Kepala Seksi (Kasi) Kejaksaan Negeri Pematangsiantar sebesar Rp200 juta.

Namun demikian, sorotan publik masih tertuju pada rumah dinas baru milik Kejaksaan Negeri yang berlokasi di Jalan Sibatu-batu, Kelurahan Bah Sorma, Kecamatan Siantar Sitalasari. Bangunan dua lantai dengan 18 kamar tersebut telah rampung sejak akhir Desember 2024, namun belum ditempati hingga saat ini.

Pembangunan rumah dinas tersebut menghabiskan anggaran Rp1,6 miliar yang bersumber dari APBD Kota Pematangsiantar. Rencananya, rumah dinas itu akan dihuni oleh para Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Urusan (Kaur) Kejaksaan Negeri.

Anggaran Rp6,59 Miliar untuk Kantor DPRD Baru

Selain proyek rumah dinas, Dinas PUTR juga menganggarkan Rp6,59 miliar untuk pembangunan Kantor DPRD Kota Pematangsiantar. Proyek tersebut saat ini tengah berjalan, namun menuai protes dari sebagian masyarakat dan Fraksi Golkar DPRD.

Anggota Fraksi Golkar, Rini Silalahi, menyarankan agar proyek kantor DPRD dihentikan sementara. Ia menilai pemerintah seharusnya memprioritaskan perobohan Gedung IV Pasar Horas yang terbakar tahun lalu, ketimbang membangun gedung baru untuk DPRD. (gideon/hm27)