Simalungun, MISTAR.ID

Aksi demonstrasi yang marak terjadi di sejumlah wilayah Indonesia merupakan cerminan ketidakpekaan elite politik terhadap kondisi masyarakat. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan kehidupan sosial yang signifikan di kalangan masyarakat Indonesia, yang memerlukan respons revolusioner dari pemerintah.

Muldri Pasaribu, akademisi sekaligus Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun (USI), menyoroti gelombang unjuk rasa saat ini dilatarbelakangi oleh tiga isu utama yakni ketidakadilan, kesenjangan sosial, dan beban ekonomi yang dirasakan masyarakat.

"Kita harus melihat bahwa masyarakat Indonesia sedang berubah. Ada perubahan sosial yang harus diikuti oleh dua hal. Pertama, perubahan terhadap hukum yang ada," ujar Muldri, Rabu (3/9/2025).

Muldri menekankanadaptasi semata tidak lagi cukup menghadapi situasi saat ini. "Ini bukan demonstrasi pertama, sudah berkali-kali terjadi. Selama ini pemerintah hanya mengarahkan masyarakat untuk beradaptasi. Namun untuk kondisi sekarang, beradaptasi saja tidak cukup. Perlu dilakukan perubahan revolusioner, secara besar-besaran, khususnya dalam sistem hukum," katanya.

Hanya saja, lanjut Muldri, untuk kondisi saat ini beradaptasi saja tidak lah cukup. Sehingga memang harus dilakukan perubahan yang revolusioner. Secara besar-besaran untuk perubahan itu, khususnya perubahan di dalam hukum itu sendiri.

"Kemudian untuk pejabat publik saat ini. Yang namanya pejabat publik, dia harus berhati-hati karena setiap apa yang dikeluarkan dari mulutnya itu memiliki kekuatan," ujarnya.

Kekuatan pada ucapan pejabat publik pun dapat merubah suatu kondisi. Seorang pejabat publik di dalam mengeluarkan pernyataan harus dikuatkan dengan argumentasinya, kemudian di dalam mengambil suatu kebijakan. Seharusnya kebijakan itudiuji dengan kebijakan publik.

"Jadi jangan hanya mengambil suatu kebijakan. Tetapi kebijakan itu akhirnya tidak tahu arahnya kemana. Salah dirubah, salah dicabut lagi kebijakannya," ucapnya.

Akademisi ini juga mengkritik sikap pejabat publik yang kerap tidak hati-hati dalam menyampaikan pernyataan atau membuat kebijakan. "Pejabat publik harus berhati-hati karena setiap ucapan mereka memiliki kekuatan. Pernyataan harus dikuatkan argumen dan kebijakan harus diuji melalui uji kebijakan publik. Jangan sampai kebijakan salah arah, kemudian dicabut lagi," katanya.

Muldri menambahkan, keputusan pejabat publik memiliki dampak luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. "Dengan kondisi saat ini, pemerintah tidak boleh hanya merenung. Harus ada tindakan nyata. Jangan hanya berkata 'akan ditindaklanjuti' tanpa aksi konkrit. Pemerintah harus bekerja keras, jika tidak hal ini akan terulang kembali," tuturnya. (hamzah/hm24)