Dairi, MISTAR.ID

Ratusan masyarakat dikabarkan akan menggelar aksi damai ke Gedung DPRD Kabupaten Dairi pada Kamis (23/10/2025).

Informasi tersebut diperoleh Mistar dari salah seorang warga Kabupaten Dairi yang enggan disebutkan namanya, Rabu (22/10/2025).

Menurut sumber tersebut, aksi tersebut akan dilakukan oleh massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Dairi Peduli Pembangunan. Mereka berencana menyampaikan aspirasi agar PT Dairi Prima Mineral (DPM) dapat segera menyelesaikan proses perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan segera beroperasi untuk mendorong perekonomian masyarakat Dairi.

“Besok akan ada aksi ratusan massa yang mengatasnamakan masyarakat pendukung PT DPM ke DPRD Dairi,” ungkap sumber tersebut.

Terpisah, Superintendent External Relations PT DPM, Baiq Idayani, membenarkan bahwa pihaknya telah mendapat kabar mengenai aksi damai tersebut.

“Menanggapi harapan masyarakat Dairi, kami dapat memahami apa yang dirasakan masyarakat agar PT DPM segera beroperasi sehingga dapat memberikan kontribusi ekonomi ke masyarakat yang ada di Kabupaten Dairi,” ujar Baiq saat dikonfirmasi via WhatsApp, Rabu (22/10/2025).

Ia menjelaskan, PT DPM saat ini sedang dalam proses penyelesaian izin AMDAL. “Tahapan saat ini sudah lulus kelengkapan administrasi, tinggal menunggu jadwal sidang komisi AMDAL,” tambahnya.

Menurut Baiq, sebagai investor, PT DPM juga sangat berharap agar tambang segera beroperasi. “Selama tambang belum jalan, perusahaan telah mengeluarkan banyak anggaran untuk kebutuhan operasional seperti membayar tenaga kerja, kegiatan pemeliharaan, CSR, dan lain-lain,” jelasnya.

“Oleh karena itu, DPM berharap pemerintah bisa segera memberikan izin agar DPM bisa segera memulai kegiatan konstruksi. Dan yang lebih penting lagi adalah dukungan dari seluruh elemen masyarakat,” pungkas Baiq.

Sebelumnya, ratusan masyarakat lingkar tambang di Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi, juga telah beberapa kali melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Bupati Dairi. Mereka mendesak agar Pemerintah Pusat melalui Pemkab Dairi mempertimbangkan kembali pencabutan izin kelayakan lingkungan oleh KLH/BPHL yang berdampak pada banyaknya warga kehilangan pekerjaan.

Salah satu tokoh masyarakat, Sahbin, meminta pemerintah segera menerbitkan izin kembali sesuai prosedur. “Kehadiran PT DPM sangat berdampak positif bagi masyarakat Dairi, baik dari sisi ekonomi maupun kesejahteraan. Kami juga meminta Pemkab Dairi agar melindungi para investor dan segera berkoordinasi dengan KLH/BPHL,” tegasnya.

(hm17)