Medan, MISTAR.ID

Di balik reshuffle kabinet, pengamat anggaran dan kebijakan publik Sumatera Utara, Elfenda Ananda, menegaskan bahwa sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Elfenda menyoroti tugas Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk menjamin pencairan anggaran pendidikan agar tidak terhambat.

“Jangan sampai urusan pendidikan tidak dapat berjalan disebabkan anggaran yang tidak tersedia,” katanya kepada Mistar, Kamis (11/9/2025).

Dalam APBN 2025, belanja urusan pendidikan mencapai Rp285,2 triliun, sementara total anggaran pendidikan yang direncanakan sebesar Rp757,8 triliun. Dana ini diarahkan untuk sejumlah program strategis, seperti:

1. Peningkatan akses pendidikan melalui PIP dan KIP Kuliah
2. Pembangunan sekolah unggulan SMA dan Sekolah Rakyat
3. Revitalisasi sekolah dan madrasah
4. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
5. Penguatan pendidikan vokasi dan SMK Pusat Keunggulan
6. Dukungan PAUD
7. Pemenuhan hak pendidikan dasar secara bertahap.

Elfenda menekankan, meskipun APBN 2026 sudah disepakati, tanggung jawab besar tetap ada pada Purbaya untuk memastikan realisasi anggaran berjalan sesuai prioritas.

Dalam RAPBN 2026, pendapatan negara ditargetkan Rp3.147,7 triliun, dengan belanja negara Rp3.786,5 triliun atau 14,7 persen dari PDB. Dari jumlah itu, belanja pemerintah pusat Rp3.136,5 triliun, sedangkan transfer ke daerah Rp650 triliun.

Menurut Elfenda, dengan defisit dan pembiayaan anggaran yang mencapai Rp638,8 triliun, sektor pendidikan harus benar-benar mendapat perhatian serius agar program prioritas tidak hanya berhenti di atas kertas.

“Menteri keuangan harus bekerja keras untuk memastikan target pendapatan dapat dicapai. Sedangkan untuk belanja yang sudah ditetapkan, katakanlah urusan pendidikan agar dapat direalisasikan pencairannya sesuai prioritas pendidikan,” pungkasnya.(Susan/hm17)