Pematangsiantar, MISTAR.ID

Rencana pemerintah menaikkan gaji aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) dinilai tidak mendesak dilakukan saat ini. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menegaskan seharusnya perhatian lebih difokuskan pada kelompok pekerja rentan seperti guru honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

“ASN saat ini sudah mendapat tunjangan, jadi kenaikan gaji belum diperlukan. Yang justru harus diprioritaskan adalah guru honorer dan P3K karena penghasilan mereka masih di bawah upah minimum,” ujar Bhima, Rabu (2/10/2025).

Sebagaimana diketahui, kenaikan gaji PNS termasuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI/Polri, dan pejabat negara merupakan bagian dari delapan program quick wins dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Aturan ini ditandatangani Presiden Prabowo pada 30 Juni 2025 dengan target implementasi Oktober dan pencairan pertama pada November 2025. Namun, hingga kini aturan turunan yang mengatur mekanisme kenaikan gaji belum juga diterbitkan.

Bhima menilai terdapat kontradiksi dalam kebijakan fiskal pemerintah. Di satu sisi, anggaran untuk pelayanan publik dan infrastruktur dasar dipangkas, namun di sisi lain ada rencana menaikkan gaji ASN.

“Kalau stimulus, saat ini sebaiknya diberikan kepada masyarakat, bukan ASN. Anggaran yang tidak terserap sebaiknya dialihkan untuk subsidi kelas menengah rentan atau bantuan langsung,” tambahnya.

Menurut Bhima, wacana kenaikan gaji PNS cenderung bernuansa politis ketimbang berdampak signifikan pada perekonomian. Ia juga memperingatkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi menambah beban fiskal negara, memperlebar defisit, dan meningkatkan utang baru.

“Masih banyak guru honorer yang jauh dari kata sejahtera. Mereka yang seharusnya menjadi prioritas,” tegas Bhima.(*)