Medan, MISTAR.ID

Eks Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Gunung Tua Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara (Sumut), tersangka Rasuli Efendi Siregar, mengaku menerima commitment fee sebesar 1 persen dari nilai kontrak dalam proyek jalan di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) tahun 2025.

Ini diungkapkannya saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait suap proyek tersebut yang menjerat dua rekanan menjadi terdakwa.

Kedua rekanan, yakni Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun selaku Direktur Utama PT Dalihan Na Tolu Grup (DNTG) dan anaknya bernama Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang alias Rayhan selaku Direktur PT Rona Na Mora (RNM).

"Saya menerima commitment fee sekitar 1 persen," katanya di hadapan majelis hakim di Ruang Sidang Cakra 9 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (2/10/2025).

Rasuli pun mengungkapkan, commitment fee dalam proyek yang hendak dikerjakan sudah menjadi sebuah kebiasaan di UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut.

"Biasanya dulu untuk UPTD dikasih 0,7 atau 0,8 persen. Sudah kebiasaan, di mana pun seperti itu. Ada keuntungan sekitar Rp50-an juta bulan Mei dan Juni 2025. Karena saya dan Pak Kirun sudah kenal lama, jadi alasan saya mau ambil uang," ujarnya.

Rasuli merincikan bahwa pada Mei 2025, dirinya menerima uang sejumlah Rp20 juta dan sebesar Rp30 juta ditransfer pada Juni 2025 oleh terdakwa Rayhan.

"Dibagi Rp20 juta dan Rp30 juta, totalnya Rp50 juta. Ini transfer dari Rayhan ke rekening saya. Untungnya 1 persen dari proyek Rp96 miliar. Iya, commitment fee," ucapnya.

Sejak menjabat Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut tahun 2023, Rasuli pun mengakui juga ada menerima commitment fee pada proyek-proyek sebelumnya.

"Benar (saya menerima commitment fee di proyek-proyek sebelumnya), biasanya saya menerima uang dari Pak Kirun 1 persen. Kebiasaan dari Kepala UPTD sebelumnya juga ambil keuntungan 1 persen. Saya baru tiga tahun jadi Kepala UPTD, ada dapat sekitar Rp100–300 miliar," tuturnya.

Saat ditanya berapa persen commitment fee yang didapatkan eks Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara (Sumut), Topan Obaja Putra Ginting, dalam proyek jalan ini, Rasuli mengaku tidak mengetahui.

"Tidak saya sendiri, hampir seluruh. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima, bendahara ada. Kalau kadis (Topan) saya tak tahu nilainya, tapi iya (ada menerima). Staf dan atasan saya juga terima, tapi tak tahu saya jumlahnya," kata dia.

Kesaksian Rasuli dibenarkan oleh Kirun setelah diberi kesempatan oleh majelis hakim yang diketuai Khamozaro Waruwu untuk menyampaikan benar atau tidak keterangan Rasuli.

Menurut dakwaan, para terdakwa menyuap Topan dkk sebesar Rp4 miliar supaya dimenangkan sebagai pelaksana proyek Jalan Sipiongot–Batas Labuhanbatu sebesar Rp96 miliar dan Jalan Hutaimbaru–Sipiongot Rp61,8 miliar.

Akibatnya, Kirun dan Rayhan didakwa dengan dakwaan alternatif pertama, Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Serta, dakwaan kedua melanggar Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.