Medan, MISTAR.ID

Kepala KPPU Kantor Wilayah I Medan, Ridho Pamungkas, mengungkapkan sejumlah potensi masalah yang bisa ditimbulkan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mulai dari keraguan investor, hingga risiko monopoli dan kenaikan harga di pasar.

Program MBG memiliki dua model, yaitu swakelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan kerja sama dengan investor. Khusus Sumut, investor masih ragu berpartisipasi karena belum ada kejelasan petunjuk teknis.

"Investor masih wait and see karena khawatir program ini tidak berlanjut. Padahal nilai investasinya cukup besar, bisa mencapai miliaran rupiah per dapur," kata Ridho, Senin (11/8/2025).

Dalam skema investor, KPPU menyoroti adanya beberapa isu. Pertama, proses verifikasi yayasan atau investor yang tidak transparan. Menurut Ridho, bisa saja ada yayasan yang sama memiliki banyak dapur, sehingga menimbulkan praktik monopoli.

Kedua, ada potensi mark-up harga bahan baku. Karena program ini melibatkan yayasan sebagai perantara dana hibah, ada risiko pengurus yayasan dan pemasok bahan baku memiliki hubungan yang terjalin.

"Tidak ada aturan yang membatasi bahwa pengurus dapur atau yayasan adalah pengurus koperasi pemasok. Ini bisa berbahaya karena transaksi yang seharusnya saling mengontrol jadi tidak terjadi," ucapnya.

Ridho juga khawatir program ini akan berdampak pada pasar. Jika permintaan bahan pokok seperti telur meningkat drastis, pasokan di pasar bisa berkurang dan harganya melonjak. "Kalau semua telur masuk ke program MBG, pasar jadi enggak ada telur," ujarnya.

Program ini diharapkan bisa mendorong UMKM sebagai pemasok. Ridho pesimis sebab untuk bahan pokok seperti beras, ayam, dan minyak, industri besar yang lebih diuntungkan karena mampu memenuhi standar kualitas dan pasokan.

KPPU mengapresiasi tujuan program ini, tapi tetap memberikan masukan dan evaluasi menutup celah-celah yang berpotensi merugikan agar program berjalan efektif dan adil. (amita/hm20)