Medan, MISTAR.ID

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara (Sumut), Abdul Rahim Siregar, menyampaikan pihaknya akan terus mengawal secara ketat realisasi program Universal Health Coverage (UHC) prioritas di Sumut.

Hal itu dikatakan Rahim terkait mulai berlakunya program kesehatan UHC sejak 1 Oktober 2025 di seluruh kabupaten/kota di Sumut.

“Ketika program ini dijalankan, memang kita belum tahu pasti berapa banyak masyarakat yang datang berobat. Tetapi dana sudah disiapkan, ini sudah jadi kesepakatan antara DPRD dan Pemprovsu,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (2/10/2025).

Menurutnya, kehadiran program UHC prioritas di Sumut menunjukkan keseriusan eksekutif dan legislatif dalam memberikan perhatian terhadap kesehatan masyarakat.

“Jadi kita akan terus mengawal pelaksanaan program UHC ini, termasuk mendengar langsung keluhan dan laporan dari masyarakat,” katanya.

Rahim menegaskan pentingnya layanan pengaduan dan tindak lanjut dari keluhan sebagai bagian penting dalam memastikan keberhasilan program tersebut.

“Untuk layanan aduan, kami siap mendengar dan membantu sebagai perpanjangan tangan masyarakat kepada pihak terkait. Kami juga mendorong BPJS dan Dinas Kesehatan membuka layanan aduan yang mudah diakses,” ucapnya.

Sebagai bukti nyata, ia mencontohkan kasus di Rumah Sakit Haji Medan, di mana seorang pasien tanpa kartu BPJS tetap mendapat pelayanan maksimal hanya dengan menunjukkan KTP.

“Ini adalah contoh konkret bahwa sistemnya mulai berjalan. Kita ingin memastikan bahwa ini bukan sekadar janji, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tuturnya.

Ia menilai, dengan adanya UHC berbasis KTP, masyarakat tidak lagi perlu khawatir berobat karena alasan biaya atau administrasi.

“Kesehatan adalah hak dasar. Dengan program ini, pemerintah hadir untuk menjamin hak tersebut. Kami mengimbau masyarakat memanfaatkan fasilitas ini, dan jika ada kendala silakan disampaikan agar segera ditindaklanjuti. Kami pastikan akan terus mengawal,” ucapnya.

Rahim menambahkan, DPRD Sumut akan melakukan monitoring dan evaluasi berkala guna memastikan efektivitas pelaksanaan program, khususnya terkait distribusi pelayanan, kesiapan rumah sakit, serta kecepatan dan ketepatan penanganan pasien.