Medan, MISTAR.ID

Deputi Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo AA Teguh Sambodo, menilai Provinsi Sumatera Utara (Sumut) saat ini memiliki momentum politik baru yang strategis untuk mempercepat pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim (PRKBI).

Hal ini merujuk pada terpilihnya Bobby Nasution sebagai Gubernur Sumut dengan visi “Kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan”, yang dinilai sejalan dengan agenda PRKBI nasional.

“Lima misi Gubernur terpilih, mulai dari SDM unggul hingga infrastruktur hijau, sangat relevan untuk mendukung pelaksanaan agenda PRKBI periode 2024–2029,” ujar Teguh dalam keterangannya melalui video yang ditayangkan pada kegiatan dialog multipihak di Medan, Kamis (28/8/2025).

Teguh menyampaikan Bappenas siap mendampingi Pemerintah Provinsi Sumut melalui sejumlah langkah konkret, sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Gubernur Sumut yang ditandatangani pada 15 Agustus 2023 lalu.

Langkah-langkah tersebut mencakup penyusunan dokumen PRKBI daerah bersama Universitas Sumatera Utara, pelatihan system dynamics modeling untuk merumuskan skenario intervensi rendah karbon, penguatan sistem pemantauan pembangunan melalui aplikasi Aksara, serta implementasi proyek percontohan pembangunan rendah karbon

Upaya ini dilakukan secara kolaboratif bersama Kementerian Dalam Negeri dan mitra pembangunan, khususnya UK-FCDO (United Kingdom–Foreign, Commonwealth and Development Office), dalam kerangka program Low Carbon Development Initiative (LCDI) 2023–2027.

Lebih jauh, Teguh menekankan pentingnya peran DPRD Sumut sebagai katalis utama dalam mendukung transisi menuju pembangunan rendah karbon.

“DPRD punya fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang sangat strategis. Kami harap DPRD juga berperan menciptakan kepastian hukum bagi investasi hijau dan menjamin transisi yang adil dan inklusif,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan implementasi PRKBI tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi multipihak antara eksekutif, legislatif, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, media, dan komunitas lokal sangat dibutuhkan.

Teguh menegaskan pembangunan rendah karbon bukan semata agenda lingkungan, melainkan bagian dari strategi nasional menuju ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

“Ini menciptakan lapangan kerja hijau, memperkuat daya saing, meningkatkan kesejahteraan, dan bisa diukur kontribusinya pada indikator ekonomi hijau nasional,” ucapnya. (susan/hm24)