Kyiv, MISTAR.ID

Sedikitnya 16 orang tewas, termasuk dua anak-anak, setelah Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran ke ibu kota Ukraina, Kyiv, Rabu (30/7/2025) malam hingga Kamis (31/7/2025) dini hari.

Rusia dilaporkan menggunakan lebih dari 300 drone dan delapan rudal jelajah dalam serangan tersebut.

Salah satu rudal dilaporkan menghantam gedung apartemen sembilan lantai di wilayah barat Kyiv, menyebabkan lebih dari 150 orang luka-luka, termasuk 16 anak dan enam anggota kepolisian.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut serangan ini sebagai "teror brutal", dan menyerukan kepada negara-negara sekutu untuk mendorong penggulingan rezim Presiden Vladimir Putin.

"Jika dunia tidak ingin mengubah rezim di Rusia, maka bahkan setelah perang berakhir, Moskow akan terus mengganggu stabilitas negara tetangga," ujar Zelensky dalam pidato virtualnya di sebuah konferensi internasional.

Trump Kecam Serangan, Siapkan Sanksi Baru

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump juga mengecam keras serangan Rusia ke Ukraina.

“Apa yang dilakukan Rusia sangat menjijikkan. Kami akan menjatuhkan sanksi,” kata Trump, sambil menyatakan ketidakpastian apakah sanksi itu akan berdampak pada Presiden Putin.

Sanksi ini disebut-sebut sebagai tindak lanjut dari ultimatum 10 hari yang sebelumnya diberikan Trump kepada Moskow untuk menghentikan invasi atau menghadapi hukuman ekonomi tambahan.

Klaim Perebutan Kota Strategis Chasiv Yar

Pada hari yang sama, militer Rusia mengklaim telah merebut Chasiv Yar, kota di lereng bukit strategis di wilayah timur Donetsk, Ukraina. Kota ini merupakan jalur logistik penting dan titik pertahanan utama Ukraina di wilayah tersebut.

Namun, Zelensky membantah klaim ini sebagai “disinformasi Rusia”, dan menegaskan bahwa unit militer Ukraina masih mempertahankan posisi mereka.

Analis militer Ukraina Oleksandr Kovalenko menyebut Rusia telah menguasai sisi utara dan timur Chasiv Yar, namun pertempuran sengit masih berlangsung di bagian barat kota.

Kontroversi RUU Antikorupsi Ditangguhkan

Serangan mematikan ini terjadi hanya beberapa jam sebelum parlemen Ukraina memutuskan untuk membatalkan RUU kontroversial yang dianggap melemahkan badan antikorupsi.

Sebelumnya, Presiden Zelensky sempat menandatangani RUU yang menempatkan dua lembaga antikorupsi di bawah kendali jaksa agung yang ditunjuk langsung olehnya.

Langkah ini memicu demonstrasi besar dan kritik tajam dari Uni Eropa, yang menyebut kebijakan tersebut bisa menghambat proses integrasi Ukraina ke Uni Eropa. (**/hm16)