Kuala Lumpur, MISTAR.ID

Asosiasi Produsen Durian Malaysia (ADM) meminta pemerintah untuk secara resmi menetapkan durian sebagai buah nasional Malaysia. Organisasi itu menilai durian merupakan bagian dari identitas dan kebanggaan nasional yang menyatukan masyarakat Malaysia.

Presiden ADM, Eric Chan, mengatakan permintaan tersebut telah diajukan secara resmi kepada Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan. “Durian bukan sekadar buah biasa. Durian adalah bagian dari identitas nasional kita,” ujarnya seperti dikutip dari The Star dan Straits Times, Selasa (11/11/2025).

Eric juga mengusulkan agar 7 Juli ditetapkan sebagai Hari Durian Nasional Malaysia. Menurutnya, hampir setiap warga Malaysia memiliki kenangan dengan durian, menjadikannya simbol persatuan lintas budaya dan etnis.

“Setiap warga Malaysia, apa pun latar belakangnya, punya kisah dengan durian — sebuah kenangan dan tradisi. Inilah yang menyatukan kita semua,” katanya.

Varietas durian unggulan seperti Musang King (D197), Black Thorn (D200), dan D24 kini telah mendunia dan menempatkan Malaysia sebagai produsen durian premium di pasar global.

Baru-baru ini, Status Indikasi Geografis (IG) untuk durian Musang King resmi diperpanjang oleh Badan Kekayaan Intelektual Malaysia selama 10 tahun, hingga Maret 2034. Eric menyebut langkah ini sebagai bentuk pengakuan terhadap keaslian produk lokal.

“Pembaruan IG ini seperti stempel paspor bagi Musang King. Ini membuktikan keasliannya berasal dari Malaysia, dan menjadi kebanggaan bagi para petani yang berhasil membangun merek global dari akar lokal,” ucapnya.

Selain itu, ADM meyakini penetapan durian sebagai buah nasional akan mendorong inovasi, penelitian, dan pengembangan sektor agrowisata di Malaysia.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Departemen Pertanian Malaysia, Nor Sam Alwi, mengonfirmasi pihaknya telah menerima permohonan resmi dari ADM pada 8 September 2025.

Ia menjelaskan proses penetapan buah nasional membutuhkan kajian komprehensif dari berbagai instansi pemerintah. “Faktor-faktor seperti dampak sosial-ekonomi, nilai ekspor, warisan budaya, penerimaan publik, serta kontribusinya terhadap sektor pertanian akan menjadi pertimbangan,” jelas Nor.

“Kementerian saat ini sedang meninjau usulan tersebut bersama departemen dan lembaga terkait untuk memastikan keputusan diambil secara bijak dan menyeluruh,” tambahnya. (hm24)