Langkat, MISTAR.ID

Puluhan warga Kabupaten Langkat yang tergabung dalam Forum Melayu Bersatu (FMB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Langkat, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kamis (2/10/2025).

Para pendemo menilai masih banyak pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kepala dinas (kadis) beserta jajarannya yang tidak mampu atau tidak bersedia mengimplementasikan regulasi pemajuan kebudayaan daerah.

Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Peraturan Bupati Langkat Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Instruksi Bupati Langkat Nomor 430-19/Ins/2025 tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Langkat Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024.

Dalam aksi tersebut, massa mendesak Bupati Syah Affandin untuk segera mencopot Kadis Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Kabupaten Langkat. Mereka menilai kinerja pejabat terkait tidak menunjukkan perbaikan maupun kemajuan di sektor kebudayaan dan pariwisata daerah.

“Karena Kadis Budpar Kabupaten Langkat adalah ujung tombak dalam mengimplementasikan regulasi pemajuan kebudayaan,” tegas Koordinator Aksi, Wan Arif.

Dia juga mendesak Bupati Langkat agar mengganti Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda). Ia menilai, perencanaan daerah selama ini belum mengakomodasi regulasi pemajuan kebudayaan Kabupaten Langkat sebagaimana tercantum dalam Perda, Perbup, dan Inbup.

“Tanpa perencanaan di Bappeda Kabupaten Langkat, program pemajuan kebudayaan sebagaimana tertuang dalam regulasi tidak dapat diusulkan menjadi program dan kegiatan di seluruh instansi terkait,” ujar Wan Arif.

Aksi yang mendapat pengawalan ketat dari Satpol PP dan Polres Langkat itu akhirnya mereda, setelah Bupati Syah Affandin turun langsung menemui massa. Ia mengajak perwakilan demonstran berdialog di dalam Kantor Bupati Langkat. (hm16)