Medan, MISTAR.ID

Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara (Sumut) pada Triwulan III (Q3) 2025 tercatat 4,55 persen secara tahunan (year-on-year/y-on-y), sedikit menurun dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 4,69 persen.

Pengamat Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, menyoroti dua faktor utama yang memengaruhi perlambatan ini stagnasi sektor konstruksi dan kontraksi belanja rumah tangga.

Gunawan menilai, sektor konstruksi nyaris tidak mengalami pertumbuhan selama dua kuartal terakhir, mencerminkan lemahnya belanja pemerintah yang diinterpretasikan sebagai efisiensi anggaran.

"Secara tahunan sektor konstruksi hanya tumbuh 0.02 persen di kuartal kedua, dan tumbuh 0.01 perzen di kuartal ketiga," ujarnya, Rabu (5/11/2025).

Sementara itu, pemulihan pada sektor industri pengolahan di angka 4,11 persen pada Q3-2025 lebih didorong oleh tingginya permintaan produk hilir minyak kelapa sawit untuk kebutuhan ekspor.

Namun, secara kumulatif 2025, sektor ini cenderung jalan di tempat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal paling mengkhawatirkan adalah kontribusi konsumsi rumah tangga, yang menyumbang 50,59 persen terhadap pembentukan PDRB Sumut.

Belanja rumah tangga mengalami kontraksi (negatif) sebesar 0,26 persen secara kuartalan (quarter-to-quarter/q-to-q). Pertumbuhan tahunan (y-on-y) melambat menjadi 4,69 persen. Secara kumulatif, menunjukkan perlambatan serius.

"Melemahnya belanja masyarakat menunjukan bahwa adanya penurunan pada belanja masyarakat, yang mengindikasikan melemahnya daya beli," ucapnya.

Menurut Gunawan, melemahnya daya beli ini akan mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengintervensi secara instan pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial (Bansos).

"Ini berarti pemerintah pusat dan daerah akan mengambil jalan dengan menggelontorkan bantuan sosial agar belanja masyarakat pulih. Jadi skema kebijakan kedepan memungkinkan langkah pemerintah untuk mengintervensi secara instan pengeluaran masyarakat," ujarnya.

Intervensi yang sedang berjalan saat ini adalah bantuan beras dan minyak goreng, serta potensi distribusi bantuan uang tunai di masa depan.

Gunawan menyimpulkan pemerintah masih akan terjebak dalam skema kebijakan jangka pendek, alih-alih menyentuh solusi jangka panjang untuk pemulihan daya beli masyarakat. (hm24)