Medan, MISTAR.ID

Penguatan keamanan di Perairan Sumatera Utara (Sumut) terus mendapat dukungan dari berbagai pihak, salah satunya Komando Daerah Angkatan Laut I (Kodaeral I) TNI Angkatan Laut.

Wakil Komandan Kodaeral I, Brigjen TNI (Mar) Ali Bahar Saragih, mewakili Komandan Kodaeral I, menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi proyek perubahan yang diinisiasi AKBP Jenda Kita Sitepu selaku Kasubdit Patroli Ditpolairud Polda Sumut.

Kunjungan koordinasi yang berlangsung pada Rabu (5/11/2025) bertujuan memastikan visi Patroli Laut Berkolaborasi dan Terpadu dalam pencegahan maraknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di perairan Sumut dapat terwujud maksimal.

Ali Bahar menekankan pentingnya kolaborasi ini sebagai bentuk nyata dari kebijakan pemerintah daerah.

“Patroli laut yang berkolaborasi dan terpadu ini adalah perwujudan nyata dari Surat Keputusan Gubernur Sumut tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO. Kodaeral I siap mendukung upaya di laut yang selaras dengan payung hukum di darat, memastikan penanganan PMI ilegal dan TPPO berjalan dari hulu hingga hilir,” jelasnya.

Dukungan Kodaeral I dianggap strategis, karena Patroli Laut Berkolaborasi akan memperkuat lini terdepan Gugus Tugas TPPO di perairan. Sinergi ini menggabungkan armada dan sumber daya TNI AL, Polairud, serta instansi keamanan laut lainnya, khususnya dalam pengawasan Selat Malaka, agar lebih efektif dan efisien.

Sementara Jenda Kita menyampaikan apresiasi atas komitmen Kodaeral I dan berharap integrasi armada ini dapat menekan sindikat yang memanfaatkan celah ketidakterpaduan antar instansi.

“Dengan dukungan penuh Kodaeral I, kita tidak hanya menyelamatkan korban, tetapi juga menegakkan wibawa SK Gubernur di perairan. Laut Sumut harus dijaga integritasnya, bebas dari praktik ilegal, dan seluruh elemen Gugus Tugas bekerja dalam satu irama, baik di darat maupun di laut,” ujarnya.

Kolaborasi Kodaeral I, Polairud Polda Sumut, dan instansi keamanan laut lainnya menjadi contoh sinergi efektif untuk mengamankan wilayah maritim, sekaligus mendukung program pemerintah provinsi memberantas TPPO dan PMI ilegal. (hm16)