Deli Serdang, MISTAR.ID

Instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) atau Danantara untuk serius menangani BUMN dalam meningkatkan kinerja dan kontribusi pendapatan negara, dinilai menjadi momentum bagi perusahaan perkebunan pelat merah untuk berbenah.

Khususnya bagi PTPN 1 Regional 1 (dulu PTPN 2) yang saat ini lebih banyak mengelola aset, arahan Presiden tersebut menjadi dorongan penting untuk mempertegas langkah penyelesaian masalah aset sekaligus meningkatkan produktivitas perusahaan.

Hal ini disampaikan sejumlah pensiunan PTPN 2 serta warga Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (29/8/2025).

“PTPN 1 Regional 1 diketahui masih memiliki ribuan hektare Hak Guna Usaha (HGU) aktif. Namun, sebagian besar aset tersebut dilaporkan dikuasai secara sporadis oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sejumlah kebun yang terdampak antara lain Kwala Madu, Patumbak, Sei Semayang, Bandar Khalipah, dan Helvetia,” ujar Ruslan dan Ngadino, pensiunan PTPN 2 kepada Mistar.

Mereka menilai selama ini PTPN 1 Regional 1 belum maksimal mempertahankan aset HGU dari penguasaan ilegal. Padahal, secara hukum, tindakan menguasai lahan tanpa hak dapat dikategorikan tindak pidana dan bisa diproses aparat penegak hukum.

“Beberapa kasus yang ditemukan di lapangan antara lain perusakan ratusan hektare areal sawit untuk dijadikan sawah tadah hujan, pengalihfungsian lahan menjadi lokasi galian C, hingga praktik jual beli dan penyewaan lahan oleh pihak tertentu tanpa izin resmi,” tutur keduanya.

Sementara itu, warga Tanjung Morawa lainnya, yakni Sabaini, Eripada, dan Aspin Pane, berharap dengan adanya instruksi Presiden Prabowo, PTPN 1 Regional 1 segera mengambil langkah konkret agar aset yang dikuasai pihak luar dapat kembali ke pangkuan perusahaan dan negara.

“Pengelolaan aset yang lebih optimal diyakini akan memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan perusahaan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat, sebagaimana harapan Kepala Negara,” ucap mereka. (sembiring/hm16)