Medan, MISTAR.ID

Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kini bukan hanya dikenal sebagai salah satu wilayah dengan angka penyalahgunaan narkoba yang tinggi, namun juga menempati peringkat atas kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam lima tahun terakhir di Indonesia.

Maraknya kasus ini dinilai tak lepas dari sulitnya lapangan kerja di daerah serta iming-iming pekerjaan bergaji besar di luar negeri yang kerap menjebak warga menjadi korban perdagangan orang.

Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Robi Barus, meminta Imigrasi untuk lebih selektif dan ketat dalam mengawasi warga yang hendak bepergian ke luar negeri, terutama yang mengaku akan bekerja.

“Banyak masyarakat Sumut yang nekat pergi ke Thailand, Malaysia, hingga Kamboja. Saat di Indonesia dijanjikan kerja di restoran atau pabrik, tapi nyatanya dipaksa bekerja di perusahaan scammer atau judi online,” ujar Robi kepada Mistar, Senin (15/9/2025).

Menurutnya, modus yang digunakan pelaku TPPO semakin canggih, yakni dengan menggunakan paspor wisata untuk mengelabui pemeriksaan petugas Imigrasi.

“Memang sulit dideteksi, tapi Imigrasi bisa melihat data dan laporan yang viral di media sosial. Jika ditemukan indikasi, langsung blacklist,” katanya.

Selain Imigrasi, Robi juga menekankan pentingnya peran Pemerintah Kota Medan dalam mengawasi dan memantau warganya, guna mencegah potensi TPPO sejak dini.

“Contohnya wanita dari Labuhanbatu, pamit ke rumah teman tapi ternyata pergi ke Kamboja. Jika lingkungan sekitar aktif, hal seperti ini bisa dicegah,” tutur anggota Komisi I DPRD Medan tersebut.

Robi menegaskan bahwa faktor ekonomi dan minimnya lapangan pekerjaan menjadi akar dari persoalan ini.

“Karena tidak ada pilihan pekerjaan, masyarakat nekat cari kerja ke luar negeri. Pemko Medan harus hadir memberikan solusi dan membuka peluang kerja,” ucapnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri tanpa proses resmi atau melalui jalur legal. (rahmad/hm27)