Medan, MISTAR.ID

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menanggapi temuan Komisi E DPRD Sumut terkait adanya murid Sekolah Rakyat di Kabupaten Deli Serdang yang tidak berasal dari keluarga miskin ekstrem.

"Saya belum monitor, nanti coba akan saya cek. Untuk penerimaannya, sebenarnya sudah jelas disampaikan oleh Bapak Presiden dalam pidato kenegaraan tadi," kata Bobby kepada wartawan usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sumut, Jumat (15/8/2025).

Hanya Tiga Sekolah yang Sudah Beroperasi

Bobby mengungkapkan bahwa dari enam lokasi Sekolah Rakyat yang direncanakan di Sumut, hingga saat ini baru tiga yang sudah mulai beroperasi.

Ia menegaskan bahwa prioritas penerimaan siswa ditujukan untuk kelompok masyarakat pada desil 1, yakni mereka yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.

"Yang pasti, Sekolah Rakyat diutamakan untuk masyarakat dengan kemampuan ekonomi paling rendah atau miskin ekstrem," ujarnya.

Akan Dikeluarkan Jika Tidak Sesuai

Terkait temuan Komisi E, Bobby menegaskan akan melakukan verifikasi ulang terhadap data penerima manfaat. Jika terbukti tidak sesuai kriteria, murid tersebut akan diganti atau dikeluarkan dari program.

"Kalau tidak sesuai nanti akan kita ganti atau dikeluarkan. Makanya kita cek dulu nanti ya," ucapnya.

Komisi E DPRD Sumut Soroti Ketidaktepatan Sasaran

Sebelumnya, Ketua Komisi E DPRD Sumut, Subandi, menyampaikan kekecewaannya atas ketidaktepatan sasaran program Sekolah Rakyat yang sejatinya dirancang untuk membantu masyarakat miskin ekstrem.

Dalam kunjungan kerja Komisi E ke Sekolah Rakyat Sentra Insyaf Medan, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, ditemukan adanya siswa yang berasal dari keluarga aparatur sipil negara (ASN) dan bahkan memiliki kendaraan pribadi roda empat.

“Ini jelas tidak sesuai dengan amanat Presiden dalam pidato kenegaraan. Sekolah Rakyat ini harusnya menyasar keluarga miskin ekstrem, bukan yang sudah mapan,” ujar Subandi. (ari/hm27)