Medan, MISTAR.ID

Sejak dilantik menjadi Menteri Keuangan (Menkeu), Senin 8 September 2025 lalu, Purbaya Yudhi Sadewa langsung menyentuh beberapa agenda penting di awal kepemimpinannya.

Beberapa di antaranya adalah melakukan penertiban birokrasi, evaluasi kinerja lembaga keuangan negara, hingga komunikasi aktif melalui media sosial (medsos) untuk menyampaikan transparansi kinerja kementeriannya.

Namun, semangat Menkeu tersebut tampaknya tak diikuti Bea Cukai Sumut. Pasalnya, perdagangan handphone ilegal (non cukai) justru semakin ‘subur’ di Sumut, khususnya Kota Medan.

Mirisnya, sampai sekarang tak pernah terdengar ada penindakan yang dilakukan Bea Cukai Sumut, meski aktivitasnya terang-terangan berlangsung di beberapa pusat perbelanjaan (Mall).

Melihat kondisi itu, Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan, Fauzi, mendesak Bea Cukai Sumut untuk segera bertindak.

“Kenapa tidak ada penindakan? Bea Cukai Sumut harus bergerak, jangan sampai asumsi liar berkembang di tengah-tengah masyarakat. Gandeng pihak kepolisian dalam melakukan penindakan,” ujar Fauzi saat diwawancarai Mistar, Senin (29/9/2025).

Fauzi mengatakan, perdagangan handphone ilegal sudah sangat meresahkan, bahkan jumlahnya sudah ribuan unit beredar.

“Bayangkan saja, sudah berapa banyak masyarakat yang menjadi korbannya. Saya dengar mereka juga harus menyuntikkan IMEI per tiga bulan sekali dengan bayaran mencapai ratusan ribu. Artinya mereka akan terus menjadi ‘ATM’ bagi penjual tanpa ada kejelasan. Padahal di satu sisi yang dilakukan penjual itu ilegal. Belum lagi kerugian negara yang ditimbulkan. Harusnya Bea Cukai Sumut peduli akan hal itu, jangan diam saja,” katanya.

Ke depan, Fauzi mengaku permasalahan ini akan menjadi perhatiannya untuk dibahas di Komisi I DPRD Kota Medan.

“Pastinya akan kita bahas dan panggil nanti untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi sehingga tidak pernah ada penindakan. Semangat positif Menkeu Purbaya Sadewa tentunya harus diikuti jajarannya,” tuturnya. (rahmad/hm24)