Medan, MISTAR.ID

Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara, Subandi, kecewa karena ada siswa Sekolah Rakyat yang orang tuanya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Padahal, Sekolah Rakyat seharusnya menyasar masyarakat miskin ekstrem.

“Ini jelas keliru, jatah anak miskin jangan diambil oleh yang mampu. Kalau sistem rekrutmen seperti ini dibiarkan, tujuan memutus rantai kemiskinan tidak akan tercapai,” ujar Subandi di Gedung DPRD Sumut, Jumat (15/8/2025).

Politisi Partai Gerindra itu mendesak koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlibat dalam seleksi siswa untuk lebih selektif. Jika terbukti melakukan pelanggaran, termasuk memasukkan anak sendiri yang tergolong mampu, ia menegaskan harus ada pergantian.

“Koordinator PKH yang tidak objektif, apalagi memasukkan anaknya sendiri yang mampu, harus diganti. Kita ingin Sekolah Rakyat benar-benar menjadi jalan keluar dari kemiskinan, bukan ajang bagi yang tidak berhak,” tuturnya.

Subandi menjelaskan, kategori miskin ekstrem sesuai gambaran Presiden Prabowo mencakup keluarga dengan rumah nyaris roboh, penghasilan hanya sekitar satu juta rupiah per bulan dengan lima anak, dan seluruh aktivitas keluarga dilakukan di satu ruangan.

“Inilah yang disebut miskin ekstrem atau dalam istilah sekarang, desil satu. Mereka yang ekonominya mohon maaf, menengah ke bawah. Itulah yang seharusnya berhak mendapatkan, bukan malah keluarga dari kalangan ASN,” ucapnya.

Menurut Subandi, kebutuhan siswa berada di bawah tanggung jawab Dinas Sosial, sedangkan tenaga pendidik menjadi kewenangan Dinas Pendidikan. Ia meminta semua pihak terkait memaksimalkan program pemerintah pusat tersebut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraannya menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinannya telah berdiri 100 Sekolah Rakyat.

“Kita sudah berhasil buka 100 Sekolah Rakyat. Ini diperuntukkan bagi mereka yang desil terendah, mereka kita berdayakan untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik. Ini langkah untuk memutus rantai kemiskinan,” kata Presiden Prabowo yang disiarkan langsung dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut.

Saat ini, di Sumut terdapat enam lokasi Sekolah Rakyat:

1. Sentra Insyaf Kutalimbaru (150 siswa SMP)
2. Sentra Bahagia Medan Tembung (100 siswa SMP)
3. Tebing Tinggi UIN Sumut Kampus 5 (100 siswa SMA)
4. SMK Negeri Pertanian Padang Sidempuan (75 siswa SMA)
5. Tapanuli Selatan (100 siswa SD dan SMP)
6. Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan (100 siswa SD dan SMP). (ari/hm20)