Simalungun, MISTAR.ID

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun tengah mempersiapkan sejumlah situs sejarah dan geosite untuk menghadapi penilaian ulang dari tim Asesor UNESCO yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Juli 2025. Penilaian ini merupakan bagian dari evaluasi terhadap status Geopark Kaldera Toba yang saat ini mendapat "kartu kuning" dari UNESCO.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Kabupaten Simalungun, Fikri Damanik, mengatakan bahwa kunjungan Asesor UNESCO akan berlangsung selama lima hari, mulai 21 hingga 25 Juli 2025.

“Khusus penilaian untuk wilayah Kabupaten Simalungun dijadwalkan pada 22 Juli 2025,” ujar Fikri saat dikonfirmasi, Senin (30/6/2025).

Menurut Fikri, beberapa lokasi yang akan dikunjungi antara lain Pantai Bebas, Aek Nauli Conservation Camp, Simpang Patra Jasa, dan Monkey Forest. Asesor juga dijadwalkan mengunjungi Tugu Perjuangan, karena di kawasan tersebut terdapat bebatuan vulkanik yang merupakan pecahan dari erupsi Gunung Toba.

“Lokasi-lokasi yang menjadi titik penilaian akan kami bersihkan dan siapkan sebaik mungkin,” tambahnya.

Fikri juga menyampaikan bahwa Pemkab Simalungun telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memenuhi berbagai kebutuhan teknis penilaian, termasuk penyediaan penanda serta penjelasan ilmiah pada tiap geo-site.

“Tuntutan utama dari UNESCO adalah adanya papan informasi ilmiah di tiap lokasi. Kami dari pemkab fokus pada pemeliharaan warisan budaya dunia, seperti kebersihan, penguatan geo-produk, dan sosialisasi terkait geo-site,” ujarnya.

Sementara itu, General Manager Badan Pengelola Kaldera Toba UNESCO Global Geopark, Azizul Cholis, menegaskan pentingnya penilaian ini untuk menentukan apakah status Geopark Kaldera Toba dapat dipertahankan dan naik ke level Green Card.

“Kita terus berupaya dari berbagai perspektif untuk mempertahankan status Geopark Kaldera Toba, termasuk dari sisi sport tourism,” kata Azizul.

Ia juga menyebut Kabupaten Simalungun sebagai salah satu daerah strategis karena memiliki garis pantai terpanjang dibanding kabupaten lain di sekitar Danau Toba.

“Kami mohon doa dan dukungan semua pihak agar Danau Toba yang kita cintai bisa meraih kembali status Green Card,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pada September 2023 lalu, Geopark Kaldera Toba mendapat “kartu kuning” dari UNESCO. Peringatan ini diberikan karena dinilai masih lemahnya tata kelola dan pengelolaan kawasan. Jika perbaikan tidak segera dilakukan, status Geopark Global bisa dicabut. (hamzah/hm17)