Washington, MISTAR.ID

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyambut baik tanggapan Hamas atas usulan gencatan senjata dan pertukaran tahanannya, dengan menyebut yakin kelompok Palestina tersebut siap untuk perdamaian abadi pada Jumat (3/10/2025). Ia pun mendesak Israel untuk menghentikan pengeboman di Gaza.

Dalam pidato yang disiarkan di televisi seperti dilansir Al Jazeera, Presiden Trump memuji perkembangan ini sebagai “peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya” dan mengatakan bahwa ini adalah “hari yang sangat istimewa”.

"Israel harus segera menghentikan pengeboman Gaza, agar kita dapat mengeluarkan para sandera dengan aman dan cepat!" ujarnya di platform Truth Social miliknya seperti dilansir Anadolu yang dikutip Sabtu (4/10/2025).

"Saat ini, terlalu berbahaya untuk melakukan itu. Kami sudah berdiskusi mengenai detail yang akan diselesaikan. Ini bukan hanya tentang Gaza, ini tentang PERDAMAIAN yang telah lama dinantikan di Timur Tengah," katanya.

Gedung Putih sebelumnya mengunggah sebuah video yang tampaknya menunjukkan Trump sedang merekam pesan video pra-rekaman tentang Gaza, meskipun masih belum jelas kapan video tersebut akan dirilis.

Hamas sebelumnya mengeluarkan tanggapan resminya terhadap rencana Trump yang menyetujui pembebasan semua tawanan Israel, pengiriman jenazah korban, dan penyerahan pemerintahan Gaza kepada badan teknokratis Palestina yang independen.

Israel memperkirakan 48 warga Israel yang ditawan berada di Gaza, termasuk 20 orang yang masih hidup. Sementara sekitar 11.100 warga Palestina ditahan di penjara-penjaranya, menderita penyiksaan, kelaparan, dan pengabaian medis, yang mengakibatkan banyak korban tewas, menurut laporan media dan hak asasi manusia Palestina dan Israel.

Dalam sebuah pernyataan di Telegram, kelompok Palestina tersebut mengatakan bahwa "isu-isu lain yang diangkat dalam proposal Presiden Trump mengenai masa depan Jalur Gaza dan hak-hak sah rakyat Palestina terkait dengan posisi nasional yang bersatu berdasarkan hukum dan resolusi internasional yang relevan.

"Sebuah sumber Palestina mengatakan kepada Anadolu bahwa Hamas secara resmi menyampaikan tanggapannya terhadap rencana Trump kepada para mediator dan meminta klarifikasi atas beberapa klausul. Hamas mengindikasikan bahwa mereka telah melakukan konsultasi mendalam dengan lembaga-lembaga kepemimpinannya dan konsultasi luas dengan pasukan dan faksi-faksi Palestina, serta dengan para mediator dan sekutu, untuk mencapai posisi yang bertanggung jawab dalam menangani rencana Presiden AS Donald Trump," ucapnya.

Ia menambahkan pihaknya menghargai "upaya Arab, Islam, dan internasional, serta upaya Presiden AS Donald Trump, yang menyerukan diakhirinya perang di Jalur Gaza, pertukaran tahanan, masuknya bantuan segera, penolakan pendudukan Jalur Gaza, dan penolakan pengusiran rakyat Palestina dari sana."

Sebelumnya pada Jumat, Trump memberi Hamas waktu hingga Ahad pukul 18.00 waktu Washington untuk menyetujui rencananya. Rencana tersebut bertujuan untuk mengubah Gaza menjadi zona bebas senjata, dengan mekanisme pemerintahan transisi yang diawasi langsung oleh Trump melalui badan internasional baru yang bertugas memantau implementasinya.

Rencana ini mencakup pembebasan semua tawanan Israel yang ditahan oleh Hamas dalam waktu 72 jam setelah persetujuan, dengan imbalan pembebasan ratusan tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel.

Rencana tersebut mengamanatkan penghentian permusuhan, pelucutan senjata semua kelompok bersenjata di Gaza, dan penarikan Israel secara bertahap dari daerah kantong pantai yang dilanda perang tersebut, yang akan diperintah oleh otoritas teknokratis di bawah pengawasan badan internasional yang dipimpin oleh presiden AS.

Israel telah mempertahankan blokade laut di Gaza, rumah bagi hampir 2,4 juta orang, selama hampir 18 tahun. Israel memperketat pengepungan pada 2 Maret ketika menutup penyeberangan perbatasan dan memblokir pengiriman makanan dan obat-obatan, yang mendorong daerah kantong tersebut ke dalam kelaparan.

Sejak Oktober 2023, pemboman Israel telah menewaskan hampir 66.300 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak. PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia telah berulang kali memperingatkan daerah kantong tersebut semakin tidak layak huni, dengan kelaparan dan penyakit menyebar dengan cepat di tengah pengungsian yang meluas.