Pematangsiantar, MISTAR.ID

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengucurkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mulai Jumat (12/9/2025).

Akademisi Universitas Simalungun (USI) Dr Darwin Damanik mengatakan gebrakan dari Menteri Keuangan yang baru ini sangat berbeda sekali dengan yang lama. Menteri Keuangan yang baru ini lebih ekspansif dalam melakukan kebijakan fiskal.

"Dana Rp200 triliun yang digelontorkan ke Bank Himbara, untuk menggairahkan sektor riil yang nantinya diharapkan dapat mengkatrol pertumbuhan ekonomi Indonesia ke 8 persen, ini memang nantinya memiliki multiplier effect bagi perekonomian kita karena dianggap sebagai bahan bakar bagi mesin perekonomian," ujarnya, kepada Mistar.id, Senin (15/9/2025).

Darwin menjelaskan Himbara mesti memutar otak dan kreatif agar dana tersebut dapat disalurkan ke sektor yang produktif dan terjaga, karena kalau tidak disalurkan malah menjadi cost bagi bank tersebut.

"Langkah yang dilakukan pemerintah merupakan hal yang positif, karena masyarakat selama ini beranggapan bahwa efisiensi anggaran pemerintah karena anggaran pemerintah minim, tapi ternyata ada cadangan anggaran yang parkir di Bank Indonesia selama ini yang dirasa bisa dijadikan bahan bakar menggerakan kegiatan ekonomi disaat ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja," jelasnya.

Darwin mengatakan resiko bagi perbankan pasti ada dengan kebijakan ini, yang kita takutkan kredit macet yang nantinya malah bisa menjadi Krisis ekonomi bagi Indonesia. Selain itu, pada saat kondisi saat ini dimana daya beli masyarakat yang rendah inilah yang menjadi faktor nantinya bank kesulitan menyalurkan kredit ke masyarakat atau lesunya minat para peminjam.

"Berdasarkan data yang ada pun terlihat, jumlah peminjam uang dari bank beberapa bulan ini sudah mulai menurun pertumbuhannya. Dana Rp200 Triliun ini ditujukan untuk kredit produktif di masyarakat, khususnya UMKM," katanya.

Menurut Darwin, khawatirnya loan supply yang meningkat tidak diiringi dengan loan demand yang efektif sehingga dana tersebut lambat terserap. Apalagi jika perbankan terlalu rigid dalam mencairkan kredit, yang justru anomali dengan loan demand pinjaman berbasis digital atau online semakin tinggi di masyarakat, padahal bunganya sangat tinggi dibandingkan bunga perbankan.

"Kita punya SAL tapi daerah dipaksa efisiensi, akibatnya mereka mencari pendapatan dengan menaikkan pajak sangat tinggi. Padahal pengeluaran pemerintah ini yang multiplier effectnya lebih berasa ke bawah dalam mendorong agregat demand," ucapnya. (Abdi/hm18)