Simalungun, MISTAR.ID

Persoalan kekurangan guru sekolah dasar (SD) di sejumlah wilayah terpencil di Kecamatan Purba disorot DPRD Simalungun. Anggota dewan, Junita Veronika Munthe, menilai pemerintah daerah lamban mencari solusi, padahal masalah ini sudah berlangsung bertahun-tahun.

"Masih ada sekolah dasar di daerah terpencil yang kekurangan guru. Padahal seluruh murid harus mendapatkan pelajaran lengkap. Ini sudah bertahun-tahun dan tidak ada solusi," ujar Junita saat rapat Badan Anggaran (Banggar) pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Simalungun 2025, Selasa (16/9/2025).

Menurutnya, kondisi ini berdampak serius pada kualitas pendidikan di desa-desa yang jauh dari pusat kota. Anak-anak terancam tidak mendapat porsi pembelajaran sesuai kurikulum lantaran jumlah guru tidak sebanding dengan kebutuhan sekolah.

"Jadi ini kenapa sangat lambat. Kita berharap dinas terkait segera memikirkan solusi," kata politisi PDIP tersebut.

Rapat Banggar yang membahas Ranperda P-APBD 2025 itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Simalungun, Samrin Girsang, didampingi Bonauli Rajagukguk serta anggota lainnya. Dari pihak eksekutif hadir Asisten I Akmal Siregar bersama sejumlah pimpinan dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Isu kekurangan guru di wilayah pelosok Simalungun sejatinya bukan persoalan baru. DPRD menilai momentum pembahasan P-APBD 2025 harus dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menetapkan langkah konkret, baik dengan penambahan formasi guru, redistribusi tenaga pendidik, maupun pemberdayaan anggaran pendidikan secara tepat sasaran.

Jika tidak segera diatasi, kualitas pendidikan dasar di daerah tertinggal dikhawatirkan makin menurun, sekaligus menimbulkan ketimpangan dengan sekolah-sekolah di perkotaan. (indra/hm25)