Simalungun, MISTAR.ID

Rapat pembahasan pembangunan Pasar Baru Serbelawan yang terbakar di penghujung Agustus lalu, antara DPRD Simalungun dan Pemerintah Kabupaten, Selasa (16/9/2025), berlangsung alot.

Anggota dewan menilai eksekutif tidak menunjukkan komitmen yang jelas dalam memastikan anggaran, meski kebutuhan pembangunan pasar dinilai sangat mendesak bagi masyarakat.

Sekretaris BPKD Simalungun, Rusli Harahap, menegaskan penambahan anggaran tidak bisa digeser dari dinas lain. "Artinya jika melakukan penambahan hanya bisa dari Dinas Perindag," katanya.

Pernyataan itu langsung mendapat kritik tajam dari Wakil Ketua DPRD, Bonauli Rajagukguk. Ia menilai eksekutif terkesan menyepelekan rekomendasi dewan.

"Jangan sampai rapat kami di komisi jadi sia-sia. Masalah kebakaran pasar sudah ditinjau langsung oleh bupati, dan anggaran yang dibutuhkan tidak besar. Tapi kenapa ditanggapi biasa saja?" ujarnya.

Asisten I Pemkab Simalungun, Akmal Siregar, mencoba meredam perdebatan dengan menyebut pekerjaan DED (Detail Engineering Design) akan dimasukkan ke R-APBD 2026.

"Kiranya pekerjaan DED ini bisa dimasukkan dalam RAPBD 2026, bukan karena besar kecilnya anggaran yang disampaikan, tapi agar rekomendasi dewan tetap dijalankan. Namun perlu juga dicek apakah masih ada anggaran yang bisa digeser," ujarnya.

Namun, jawaban itu dinilai tidak memberi kepastian. Bonauli menegaskan masyarakat membutuhkan solusi pasti. Ketua Komisi IV, Abdul Rajak Siregar, ikut menegaskan agar penyusunan anggaran berpedoman pada asas kepentingan umum.

"Jangan sampai yang prioritas justru diabaikan, sementara yang tidak mendesak dikedepankan," katanya.

Kritik juga datang dari Ketua Komisi III, Bernhard Damanik. Ia meminta agar anggaran perencanaan ditampung segera dalam P-APBD 2025, bukan ditunda ke tahun depan.

"Kalau baru direncanakan 2026, berarti pembangunannya tahun berikutnya lagi. Pedagang sudah terlalu lama menunggu. Perencanaan harus disiapkan setahun sebelumnya. Karena itu, kita berharap anggaran perencanaannya ditampung dalam P-APBD sekarang," tuturnya.

Sementara itu, Plt Kepala Disperindag Simalungun, Eva Tambunan, menyatakan anggaran dinasnya sudah terkunci sesuai peruntukan. Pernyataan ini kembali dipatahkan Bernhard yang menyebut bahwa plafon anggaran masih bisa berubah.

"KUA-PPAS bukan KUA-PPA. Jadi anggaran masih bisa ditampung dalam P-APBD. Laporan sebelumnya pun belum bersifat final," katanya.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Samrin Girsang, akhirnya tidak menghasilkan keputusan konkret. Samrin menegaskan eksekutif harus segera menunjukkan sumber anggaran yang jelas, sementara Akmal menyebut akan membahas lebih lanjut.

"Mohon agar kami membahas terlebih dahulu, tanpa harus menegaskan saat ini bahwa anggaran akan diambil dari sini (salah satu dinas), tetapi kami akan coba menjalankan rekomendasi," ujar Akmal.

Ketidakjelasan ini menimbulkan tanda tanya besar apakah Pemkab benar-benar serius membangun Pasar Serbelawan, atau pedagang kembali dibiarkan menunggu tanpa kepastian?

Sebelumnya, dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas P-APBD 2025, Komisi II DPRD Simalungun mengusulkan penambahan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp100 juta untuk perencanaan pembangunan pasar Serbelawan. (indra/hm18)