Pematangsiantar, MISTAR.ID

Dana Transfer ke Daerah (TKD) mengalami pemangkasan, membuat Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar kembali melakukan pengetatan anggaran setelah sebelumnya menerapkan efisiensi di awal tahun.

Meski demikian, Pemko Siantar menegaskan bahwa pelayanan publik tetap harus berjalan tanpa gangguan.

Adapun total TKD dari pemerintah pusat yang dipotong mencapai Rp190 miliar dan dipastikan tidak akan masuk ke dalam APBD Kota Pematangsiantar tahun 2026. Kondisi ini memaksa Pemko Pematangsiantar melakukan penyesuaian signifikan terhadap sejumlah pos belanja.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar, Junaedi Sitanggang, menyampaikan bahwa dengan adanya pemotongan TKD, seluruh perencanaan anggaran harus dicermati ulang agar program-program tetap berjalan sesuai rencana.

“Pastinya ada pemotongan, jadi skalanya kita kurangi seperti perjalanan dinas dan hal-hal lainnya,” ujar Junaedi, Selasa (11/11/2025).

Ketika disinggung mengenai langkah penanggulangan pemotongan TKD tersebut, Junaedi menjelaskan bahwa keputusan tidak dapat diambil sepihak.

“Apa pun ceritanya, untuk itu kita akan berkoordinasi dengan DPRD. Tidak boleh sepihak, kita akan bahas bersama DPRD nantinya,” ujar sekda.

Namun untuk belanja pegawai tetap aman. Gaji dan tunjangan tidak akan dipangkas, bahkan berpotensi mengalami penyesuaian positif. Sementara itu, penghematan akan dilakukan pada sejumlah kegiatan yang bersifat seremonial.

Menurut Junaedi, langkah ini penting karena sebagian besar TKD berasal dari transfer pemerintah pusat yang kini mengalami penurunan.

Pemotongan TKD ini berpotensi menghambat visi dan misi Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2039.

Nilai pemotongan sebesar Rp190 miliar dinilai dapat mengganggu pelaksanaan sejumlah program prioritas, termasuk revitalisasi Stadion Sang Naualuh dan Pasar Horas.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Arri S. Sembiring, mengatakan pihaknya terus mencari sumber pendanaan alternatif, mulai dari Bantuan Keuangan Provinsi (BKP), Dana Dekonsentrasi, hingga Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Tahapannya butuh persiapan. Sama seperti Pasar Horas, apakah nanti pakai BKP atau Dana Dekonsentrasi. Kita akan cari skema pendanaan yang tepat untuk Stadion Sang Naualuh,” kata Arri.

Ia menambahkan, dalam lima tahun ke depan terdapat delapan target prioritas Wali Kota. Karena itu, Pemko Pematangsiantar harus tetap mencari tambahan pendanaan, terutama setelah adanya pemotongan TKD.

“Kita tidak bilang ini gagal, karena kita tetap berusaha mewujudkan program prioritas daerah melalui kolaborasi antara legislatif dan pemerintah atasan untuk mencari sumber pendanaan lain,” tuturnya. (hm16)