Wacana Game PUBG Dibatasi, Menteri PPPA: Masih Didiskusikan
Game PUBG. (Foto: Acer.id/Mistar)
Jakarta, MISTAR.ID
Wacana pemerintah membatasi game online PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) mendapat tanggapan dari Menteri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA), Arifah Fauzi.
"Terkait arahan Presiden membatasi game PUBG, pihak kementerian segera berdiskusi secara mendalam terkait langkah-langkah dan kebijakan terbaik. Tujuan utama kami adalah menemukan solusi komprehensif yang berpihak pada perlindungan anak, baik dari aspek pengasuhan, pendidikan, maupun kehidupan sosial mereka," ujar Arifah, dilansir dari detikcom, Selasa (11/11/2025).
Selain dari pemerintah, Arifah menyebutkan pentingnya memperkuat literasi digital dan pengawasan orang tua agar anak-anak memiliki benteng yang kuat dari potensi pengaruh negatif game bernuansa kekerasan.
"Bermain game online, jika berlebihan tentu berdampak negatif terhadap prestasi akademik siswa. Bahkan bisa membuat motivasi belajar menurun, terganggunya konsentrasi, dan penundaan penyelesaian tugas sekolah, yang akhirnya bisa menurunkan hasil belajar anak," kata Arifah.
Baca Juga: Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Capai 27 Ribu, Menteri PPPA: Ini Fenomena Gunung Es
Sebaliknya, apabila pengelolaan waktu dan aktivitas bermain game dilakukan dengan baik dan seimbang, game justru menjadi sarana yang bermanfaat sebagai pelepas penat dari rutinitas yang padat.
Bahkan, jika ditekuni dengan serius, banyak atlet e-sport yang telah berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di tingkat nasional maupun internasional tanpa mengganggu pendidikan atlet.
Dilanjutkannya, faktor utama pembentuk karakter dan perkembangan anak adalah keluarga dan lingkungan sekitar.
"Pola asuh, nilai, dan norma yang diajarkan dalam keluarga menentukan bagaimana anak memahami benar-salah dan membentuk sikapnya. Selain keluarga, lingkungan sosial seperti sekolah, teman sebaya, dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak," ujar Arifah.
Menurutnya, saat ini Dinas PPPA masih fokus pada pemulihan korban ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara.
“Terduga pelaku yang masih di bawah umur 18 tahun harus dibantu secara psikologis. Kami menjunjung tinggi prinsip kepentingan terbaik anak tanpa stigmatisasi. Kami ingin memastikan semua anak yang terdampak mendapat pendampingan, perlindungan, dan akses optimal terhadap layanan pemulihan yang mereka butuhkan," tuturnya. (hm20)
