Medan, MISTAR.ID

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Fauzi mengungkapkan lonjakan signifikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2025.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni), hingga akhir Oktober tercatat ada sebanyak 27.000 kasus kekerasan yang dilaporkan ke Kementerian PPPA.

“Dari Januari sampai Juni 2025, kasus kekerasan yang dilaporkan kepada kami itu 11.835. Tapi empat bulan berikutnya naik 16.000-an kasus, sehingga totalnya sudah mencapai 27.000,” ujar Arifah dalam orasi ilmiahnya pada Dies Natalis ke-45 FISIP USU, Sabtu (8/11/2025).

Ia menegaskan, angka tersebut hanya mencerminkan sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya terjadi. “Ini masih fenomena gunung es; masih banyak sekali yang belum terlaporkan,” katanya.

Dari jumlah itu, korban perempuan tercatat lebih dari 21.000 orang, sedangkan korban laki-laki sekitar 5.000 orang. Arifah menambahkan, bentuk kekerasan paling banyak adalah kekerasan seksual dan sebagian besar terjadi di lingkungan rumah tangga.

“Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat paling aman, justru menjadi tempat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga,” ucapnya.

Salah satu pertanyaan yang masih membekas dalam ingatannya yaitu dalam survei yang dilakukan forum anak di Jawa Tengah.

“Satu pertanyaan yang membuat saya tergelitik adalah, ‘kalau kalian ada masalah, kalian curhatnya ke siapa?’ 20 persen menjawab kepada orang tua, tetapi 80 persen mereka lebih nyaman curhat kepada teman atau kepada orang lain. Ada apa dengan rumah-rumah kita? Ini harus menjadi catatan kita bersama,” katanya tegas.

Mengutip hasil survei nasional tahun 2024, Arifah memaparkan satu dari empat perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya, sedangkan satu dari dua anak juga mengalami hal serupa.

“Ini bukan sekadar angka, di baliknya ada trauma dan pengalaman yang bisa mempengaruhi hidup seseorang,” tuturnya.

Arifah menjelaskan, perempuan dan anak menempati posisi strategis dalam pembangunan nasional. Berdasarkan data BPS, perempuan mencapai 49,5% populasi Indonesia, sementara anak-anak berjumlah 28,4%.

“Artinya, 78% penduduk Indonesia adalah perempuan dan anak-anak. Mereka bukan hanya kelompok yang harus dilindungi, tapi juga motor penggerak pembangunan nasional,” ujarnya.

Ia menegaskan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi prioritas dalam RPJMN 2025–2029, dengan dua arah kebijakan utama.

Pertama adalah meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan serta menurunkan kekerasan terhadap perempuan. Kedua, memperkuat pemenuhan hak anak, membangun resiliensi, serta melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran.

Menteri PPPA juga menyoroti pentingnya peran perguruan tinggi dalam mencetak pemimpin masa depan yang peka terhadap isu sosial, gender, dan kemanusiaan. “Kampus adalah laboratorium sosial, tempat nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan diuji dan digunakan,” ucapnya.

Ia mengajak mahasiswa menjadi pelopor dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Nggak mungkin kita-kita aja yang harus bekerja untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Mahasiswa punya peran yang sangat penting dan strategis untuk bersama-sama dengan kami,” katanya.

Selain itu, Arifah juga mengingatkan generasi muda agar bijak menggunakan teknologi. “Kalau kita tidak bijaksana, teknologi bisa menimbulkan hal negatif. Tapi kalau dimaksimalkan, teknologi bisa menjadi support untuk membangun manusia yang unggul dan berkualitas,” ujarnya.

“Investasi terbaik bangsa bukan hanya pada fisik, tetapi pada manusia terutama perempuan dan anak,” tuturnya. (hm24)